Suara.com - Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Pencalonan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, salah satunya PDI Perjuangan.
Hal ini lantaran Anies Baswedan dikenal sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Sehingga muncul kekhawatiran jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut terpilih sebagai presiden, maka program-program yang telah dijalankan oleh Jokowi terancam bakal berhenti, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menyusul hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie angkat bicara. Ia menerangkan jika setiap pemimpin memiliki strategi yang berbeda-beda, sehingga sah-sah saja jika ada program dari Jokowi yang tidak dijalankan oleh presiden selanjutnya.
Politisi yang kerap disapa Gus Choi ini juga menjelaskan bahwa meskipun mungkin saja memiliki kebijakan yang berbeda, tapi Anies Baswedan akan mempertahankan prinsip berbangsa dan bernegara.
"Setiap pemerintahan boleh jadi berbeda. Berbeda dalam konteks strategi, berbeda dalam konteks prioritas. Tapi sama-sama menuju cita-cita nasional dan mempertahankan sendi-sendi bangsa yang disudah diletakkan oleh pendahulu," terang Gus Choi seperti dikutip melalui tayangan Indonesia Lawyers Club pada Minggu (8/1/2023).
Ia tegas menyatakan jika bakal calon presiden dari partainya ini akan tetap memegang teguh pilar ideologis Indonesia.
"Dalam konteks Presiden Jokowi misalnya dengan Anies ketika jadi presiden boleh jadi berbeda, tetapi prinsip-prinsip tidak boleh berbeda, ini sama. Indonesia tetap Pancasila, tidak bisa yang lain, bukan khilafah atau syariah," sambungnya.
Pada kesempatan ini, Gus Choi menerangkan jika kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin pasti memiliki tujuan yang baik, yakni untuk mengimplementasikan tujuan nasional.
Baca Juga: Dua Menteri Terancam Didepak Jokowi, 'Dosa' NasDem Gegara Usung Anies jadi Capres 2024?
Berita Terkait
-
Dua Menteri Terancam Didepak Jokowi, 'Dosa' NasDem Gegara Usung Anies jadi Capres 2024?
-
CEK FAKTA: Beredar Video Pelaku Penganiayaan Relawan Anies Ternyata Loyalis Ganjar, Benarkah?
-
PAN Cerita Kadernya Dulu Mundur dari Menteri karena Beda Haluan dengan Jokowi, Sindir Nasdem?
-
Rizal Ramli 'Dukung' Pemakzulan Jokowi: Bisanya Cuma Utang dan Nyusahin Rakyat, Mundur Saja
-
Jelang HUT PDIP ke-50, Megawati Sampaikan 7 Perintah untuk Kader, Ini Isinya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'