Suara.com - NasDem, Demokrat, dan PKS kian lama kian kompak dalam penjajakan koalisi perubahan. Ketiganya kini dikabarkan siap mendeklarasikan koalisi bersama dalam waktu dekat.
Kekompakan ketiganya itu disampaikan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali saat menjawab pertanyaan terkait waktu deklarasi koalisi. Ia berujar semakin ke sini, langkah ketigamya semakin sama.
"Ya insyaallah kalau saya katakan makin ke sini makin-makin sama," kata Ali di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Sementara itu perihal kapan waktu deklarasi koalisi, Ali belum menjawab detail. Ia hanya memberi perkiraan.
"Bisa jadi Januari bisa jadi Februari. Tapi yang saya pastikan waktu dekat ini sudah akan dideklarasikan," kata Ali.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie, mengatakan bahwa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mendeklasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada akhir Januari atau di Februari 2023.
"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya. Tetapi saya mendengar sebenernya bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan mendukung Anies sebagai calon presiden mungkin akhir Januari, mungkin Februari," kata pria yang akrab disapa Gus Choi di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Ia menegaskan, intinya dalam 1 atau 2 bulan ini PKS dan Demokrat akan mendeklarasikan Anies juga seperti apa yang dilakukan NasDem.
"Pokoknya kira kira sekitar 2 bulan 1 bulan inilah. Itu yang saya dengar," ungkapnya.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Koalisi Perubahan NasDem, Demokrat, dan PKS Saling Gantung
Dari informasi tersebut, Gus Choi merasa yakin jika PKS dan Demokrat punya keimanan yang mantap untuk mendukung Anies untuk Pilpres 2024.
"Jadi orang lain boleh ragu tapi kami mantap. NasDem mantap, yakin, mereka tidak goyah, meskipun ada yang menawrai dari kekuasaan mau dikasih menteri ini menteri itu, kami nggak yakin mereka goyah, keyakinan kami justru mereka mantap mendukung Anies gitu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Fahri Hamzah Ditangkap Polisi usai Hina Anies Baswedan, Benarkah?
-
'NasDem Dizalimi' Anak Buah Surya Paloh Bakal Dapat Untung Kalau 2 Menterinya 'Ditendang' dari Pemerintahan
-
Program Jokowi Terancam Diobrak-abrik jika Anies Jadi Presiden? Elite NasDem: Indonesia Tetap Pancasila, Bukan Khilafah
-
Dua Menteri Terancam Didepak Jokowi, 'Dosa' NasDem Gegara Usung Anies jadi Capres 2024?
-
PAN Cerita Kadernya Dulu Mundur dari Menteri karena Beda Haluan dengan Jokowi, Sindir Nasdem?
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana