Suara.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri masih merahasiakan nama calon presiden yang bakal diusung PDIP untuk Pilpres 2024 dalam acara HUT PDIP ke-50. Megawati mengatakan, bahwa soal capres menjadi urusannya.
Hal itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidatonya dalam aacara puncak HUT PDIP ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
Awalnya Megawati mengatakan, bahwa kekinian memang semua pihak sedang menunggu momentum dirinya mengumumkan nama capres PDIP. Namun, Megawati menyadari enggan mengundang partai lain lantaran enggan ditunggu mengumumkan nama capresnya.
"Ini orang sekarang nunggu (umumkan capres), makanya enggak dah dengan segala hormat saya pada temen saya partai lain saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah," kata Megawati.
Megawati mendapat laporan jika ada ratusan wartawan yang meliput dalam acara HUT PDIP ke-50 kali ini hanya untuk menunggu dirinya umumkan nama capres. Bahkan Megawati mendengar pengumuman nama capres ini sampai dibuat taruhan.
"Ngopo to yo (kenapa ya) orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun, karena ini yang ditunggu-tunggu kalo orang main taruhan udah masang. Sing arep yang diumumke ibu sopo (yang mau diumumin sama ibu itu siapa)," tuturnya.
Mendengar hal itu para kader yang hadir dalam acara tersebut kemudian bertepuk tangan. Megawati lantas berkelakar dengan para kadernya bertepuk tangan tak lantas membuat dirinya mengumumkan nama capres.
"Ya ntar dulu emangnya aku situ tepok tangan mau tergiur umumkan. Enggak hehe," tuturnya.
Lebih lanjut, Megawati mau mengumumkan nama capresnya secara keren atau dalam momentum yang resmi.
Baca Juga: Pesan Megawati ke Kader PDIP: Urusan Capres Hak Ketum, Tak Mungkin Ibu Jebloskan Kalian
"Iya dong kan mesti keren, kan saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai maka oleh kongres partai diberikanlah ketua umum terpilih hak prerogratif siapa yang akan dicalonkan. Saiki nungguin gak ada, ini urusan gue," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pesan Megawati ke Kader PDIP: Urusan Capres Hak Ketum, Tak Mungkin Ibu Jebloskan Kalian
-
Curhat Nyaris Ditangkap, Megawati: Itu Cerita Dulu, Sekarang PDIP Sama Polisi Temanan Baik
-
Dukung Cucunya Terjun Politik, Mega Perkenalkan 2 Anak Puan Maharani di HUT PDIP: Ayo Berdiri, Jangan Malu
-
Sengaja Tak Undang Parpol Lain ke HUT PDIP, Mega Cuma Mau Kangen-kangenan sama Kader
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu