Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan soal sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indostrategic yang juga Analis Politik, Ahmad Khoirul Umam, menilai, bahwa pernyataan Megawati tersebut bermakna sebagai peringatan untuk Jokowi.
Ia mengatakan, Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya masih punya kekuatan politik yang besar dibanding Jokowi.
"Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan politik lebih besar dibanding Jokowi. Di saat yang sama, statemen Mega itu juga bermakna peringatan agar Jokowi tidak lupa pada jasa dirinya yang akhirnya memutuskan untuk mencapreskan Jokowi," kata Khoirul saat dihubungi, Rabu (11/1/2023).
Ia mengatakan, peringatan tersebut agar Jokowi melakukan manuver melampaui batas kewenangannya, terutama soal pencapresan.
"Artinya, Megawati ingin memperingatkan Jokowi agar tidak "bermain sendiri" hingga melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan PDIP," ungkapnya.
Menurutnya, jika Jokowi bermanuver sendiri dengan membentuk poros koalisi yang konon ditujukan untuk menggiring keputusan PDIP, maka langkah itu dirasa offside secara politik oleh Megawati.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kekinian Jokowi memang terlihat bermanuver dengan mengkoordinasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Partai Golkar, PAN dan PPP.
"KIB adalah koalisi yang sejak awal dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Presiden Jokowi," pungkasnya.
Baca Juga: Sebut Partai yang Punya Banyak Kader Tapi Pilih Capres dari Luar, Megawati Sindir Siapa?
Pernyataan Megawati
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menceritakan soal sosok Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP.
Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara puncak HUT PDIP ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
"Lah iya padahal pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah," kata Megawati.
Megawati menerangkan kalau PDIP menjalankan segala mekanisme untuk mengantarkan Jokowi hingga mampu duduk di kursi presiden. Ia juga sempat mengungkap ketika dirinya meminta Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
Kala itu, Ma'ruf juga masih bertugas di BPIP dan UKP-PIP.
Berita Terkait
-
Sebut Partai yang Punya Banyak Kader Tapi Pilih Capres dari Luar, Megawati Sindir Siapa?
-
'Kastanya Kelihatan' Pengamat Soroti Posisi Duduk Ganjar di HUT PDIP: Meski Diteriaki Presiden Tapi..
-
Pidato Megawati Soal Capres Non-Partai Disebut Sindir NasDem, Pengamat: Nggak Maksud Buat Satu Partai, Itu Refleksi
-
Megawati Dianggap Konsisten Mempermalukan Jokowi, Buntut Kelakar soal Presiden Kasihan Tanpa PDIP
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital