Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau penangkapan Lukas Enembe murni karena urusan hukum. Karena itu, Mahfud mengancam kepada siapapun yang hendak melakukan kerusuhan dalam membela Lukas Enembe.
Mahfud menerangkan kalau pemerintah akan menegakkan hukum kepada siapapun yang hendak melakukan pembelaan terhadap Lukas melalui jalur rusuh.
"Saya minta saudara kepada yang lain-lain supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif, untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan perusakan-perusakan, hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu," kata Mahfud melalui konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (11/1/2023).
Mahfud juga meminta seluruh pihak untuk bisa memahami kalau penangkapan Lukas itu berkaitan dengan urusan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Lukas menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua.
"Oleh sebab itu, semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakkan hukum dan perlindungan HAM," tuturnya.
Lukas Dicokok KPK
Sebelumnya KPK dikabarkan telah menangkap Lukas Enembe. Setelah ditangkap tersangka kasus korupsi tersebut langsung dibawa ke Mako Brimob Kotaraja, Jayapura, Papua.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo menyebut penangkapan terhadap Lukas Enembe dilakukan oleh KPK.
"Iya informasi yang saya dapatkan dari Karo Ops Polda Papua bahwa dari KPK melakukan penangkapan Lukas Enembe. Itu upaya hukum yang dilakukan oleh KPK," kata Ignatius kepada wartawan, Selasa (11/1/2023).
Baca Juga: Simpatisan Serang Balik Polisi hingga Drama Sakit, PSI: Penangkapan Lukas Enembe Bak Film Hollywood
Meburut Ignatius pengamanan dilakukan oleh jajaran Brimob secara ketat.
"Infonya diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Saat ini Polda Papua sedang mengerahkan pengamanan di sekitar Mako Brimob Kota Raja."
Berita Terkait
-
Lemkapi Sebut Penangkapan Lukas Enembe Lancar Berkat Sinergi Polri-TNI-KPK: Patut Diacungi Jempol
-
Lukas Enembe Akhirnya Ditangkap, Pukat UGM Sebut Langkah KPK Sudahi Kegamangan
-
Lukas Enembe Ditangkap KPK, Dokter Pribadi dan Tim Kuasa Hukum Hari Ini Bertolak ke Jakarta
-
Asal Tak Tebang Pilih, Demokrat Puji KPK Tangkap Lukas Enembe
-
Gagal Diseret ke KPK Hari Ini, Lukas Enembe Butuh Dirawat di RSPAD Gegara Ini
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Jejak Sadis Taufik Hidayat: 4 Indekos Jadi Saksi Bisu Yuvita Dibuat Buta hingga Lumpuh
-
Polisi Bongkar Home Industri Narkoba, Kamar Apartemen Disulap Jadi Tempat Produksi
-
Sekap dan Siksa Yuvita Pakai Helm, Sajam hingga Rokok: Taufik Hidayat Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Jokowi Safari Pakai Kemeja PSI, Golkar Santai Tak Khawatir Pemilih Migrasi
-
Jakarta Rangkul Konten Kreator untuk Jembatani Informasi Ibu Kota ke Warga
-
Empat Karyawan di Jaksel Sekap Teman Wanita Gara-gara Urusan Kantor, Begini Kronologinya
-
KPK Endus Aliran Duit Haram di Loket Imigrasi Bali, Biro Jasa Mulai 'Bernyanyi'
-
Kapolda Jabar: Taufik Hidayat Sangat Sadis, Harus Dihukum Maksimal 12 Tahun Penjara!
-
Prabowo Hadiri Konvensi Sains, Beri Taklimat di Hadapan 2.600 Akademisi
-
Identik dengan Gajah, Analis Bongkar Alasan Jokowi Pilih Lampung Jadi Target Safari Politik