Suara.com - Pengerjaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta sampai saat ini belum maksimal. Pasalnya, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Sarana Jaya belum mengerjakannya sesuai target.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho. Karena itu, pihaknya berencana melakukan evaluasi kepada Sarana Jaya dan Jakpro.
"Memang belum sesuai target. Makanya kami evaluasi nanti apakah ada pemain baru lagi atau engga, itu nanti kita evaluasi," ujar saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).
Penunjukan lokasi pekerjaan SJUT tercantum dalam Kepgub Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 1060 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas.
Dalam Pergub itu, PT. Jakarta Propertindo (JakPro) ditugaskan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Sedangkan PD Sarana Jaya Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Pelaksanaan SJUT itu di Jakarta Selatan terdiri dari 22 ruas jalan, di wilayah Jakarta Timur 10 ruas jalan. Sedangkan wilayah Jakarta Barat terdiri dari 12 ruas jalan dan Jakarta Pusat terdiri 24 ruas jalan.
Dari target 100 kilometer pengerjaan SJUT untuk Jakpro, Hari menyebut baru selesai 25 kilometer. Bahkan Sarana Jaya baru mengerjakan satu kilometer dari target 100 kilometer.
"Kan katakanlah kayak Jakpro kita kasih target 100 km, oh sekarang udah 25 km lebih kan. Sarana jaya dari 100 kok baru cuma sekilo, nanti kan kita evaluasi," tuturnya.
Karena target yang masih jauh dari harapan, Hari mempertimbangkan menggandeng pihak lain untuk melakukan pengerjaan SJUT.
Baca Juga: Heru Budi Sebut Masih Ada Tujuh Tahapan Lagi untuk Berlakukan Jalan Berbayar di Jakarta
"Evaluasi apakah memang BUMD enggak mampu atau bagaimana, berarti nanti ada pemain baru lagi, sistemnya penugasan ataukah nanti modal KPBU," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Heru Budi Sebut Masih Ada Tujuh Tahapan Lagi untuk Berlakukan Jalan Berbayar di Jakarta
-
Usai Gagal di Zaman Anies, Sigit Wijatmoko Juga Gugur Ikut Seleksi Sekda DKI di Era Heru Budi
-
Pemprov DKI Jakarta Akan Terapkan Jalan Berbayar Elektronik, Tarifnya Berapa?
-
Masih Dibahas, Perkiraan Tarif Jalan Berbayar di Jakarta Berkisar Rp5.000 hingga Rp19.000
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
DPR Khawatir Stok Pertalite Jebol Akibat Migrasi Pengguna Pertamax
-
Connie Bakrie Sebut IKN Sekarang Kalah Tenar Sama Program MBG Rp1 Triliun Per Hari
-
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Beri Jempol Tapi Kasih Catatan Penting Ini
-
Gak Pakai Ribet! Di Jakarta Fair 2026 Bisa Belanja Sambil Bayar Pajak Kendaraan
-
Viral TNI Ikut Hadang Massa Mahasiswa saat Demo di Bundaran HI, Kapuspen: Atas Permintaan Polri
-
Bukan untuk Perang, Kenapa Komcad-TNI Dikerahkan Saat Demo Mahasiswa? Ini Kritik Tajam Koalisi Sipil
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian