Suara.com - Publik kini tengah dihebohkan dengan isu adanya dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 yang seharusnya dialokasikan ke warga DKI Jakarta.
Dugaan kasus tersebut diduga terjadi di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Sempat ditemukan pula beras diduga bansos yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.
Lantas, bagaimana dugaan kasus yang diduga terjadi tiga tahun lalu tersebut bisa mencuat kembali? Simak jawabannya dalam rangkuman fakta terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta era Anies Baswedan.
1. Isu dugaan korupsi viral di media sosial
Isu tersebut mencuat baru-baru ini gegara cuitan akun Twitter @kurawa yang mengklaim dirinya mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Diketahui bahwa Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta.
2. Total nilai korupsi hingga angka triliunan Rupiah
Total anggaran mencapai Rp3,65 triliun, sedangkan Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD Perumda Pasar Jaya.
"Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" tulis Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).
Baca Juga: Jika Mau, Jokowi Bisa Percepat Deklarasi Bersama Pencapresan Anies Baswedan dan Wakilnya
3. Beras disimpan lama hingga rusak
Lebih lanjut akun tersebut mengklaim dirinya mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Ia mengaku menemukan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan yang ia datangi,
Terlebih Rudi Valinka menyampaikan bahwa beras ini seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi namun pada akhirnya terbengkalai hingga rusak.
"Dipastikan 100 persen kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini," klaim Kurawa.
4. Sertakan bukti berupa dokumen forensik
Tak cukup di situ, Kurawa juga menyertakan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut.
Tag
Berita Terkait
-
Jika Mau, Jokowi Bisa Percepat Deklarasi Bersama Pencapresan Anies Baswedan dan Wakilnya
-
Prabowo Subianto Ditinggal Pemilih Muslim Gara-gara Ini
-
Demokrat Diisukan 'Khianati' Koalisi Perubahan, AHY Pasang Badan: Kami yang Pertama Menginisiasi!
-
Hasil Survei, Nama Anies Sebagai Capres di Posisi Teratas, PDIP Juga
-
Survei SMRC: 20 Persen Pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 Bergeser ke Anies Baswedan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional