Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri blak-blakan mengasihani nasib Presiden Jokowi jika tak ada PDIP. Hal itu disampaikannya ketika berpidato di HUT ke-50 PDIP pada Selasa (10/01/2023).
Mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan tidak perlu menafsirkan hal tersebut terlalu jauh.
Sebab menurutnya memang PDIP yang membantu semuanya secara totalitas untuk memenangkan Jokowi di dalam pemerintahan.
"Jangan lupa terutama di periode pertama, kekuatan Jokowi minoritas di parlemen. Jadi saat itu hanya didukung oleh empat partai, kekuatan total hanya 37% persen," ungkap Burhanuddin dikutip Suara.com dari tayangan Kompas TV, Jumat (13/01/2023).
"Jadi kalau PDI Perjuangan tidak membantu Presiden Jokowi di periode pertama, maka sulit buat Presiden Jokowi untuk menjalankan agenda pemerintahannya," sambungnya.
Pidato Mega dinilai Burhanuddin bisa ditafsirkan bahwa putri Soekarno itu tengah menekankan kewenangannya lebih besar daripada Jokowi.
"Pernyataan tersebut mengesankan bahwa ibu Mega itu di atas posisi pak Jokowi. Tentu dalam konteks hubungan kader dan ketua umum, ibu Mega di atas pak Jokowi karena pak Jokowi adalah petugas partai kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia," imbuhnya.
Akan tetapi, Burhanuddin mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah semata-mata kader, namun juga kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tak hanya itu, Megawati juga menegaskan bahwa persoalan mengenai penentuan capres adalah masalah yang dia urus.
Baca Juga: Anies Sudah Start, Megawati Belum Umumkan Capres PDIP, Elektabilitas Puan Masih Rendah?
Burhanuddin menilai Megawati sedang mengingatkan kepada semua hadirin termasuk Jokowi, bahwa soal pencapresan menjadi hak prerogatifnya sebagai ketua umum.
Burhadnuddin menyampaikan bahwa hal tersebut adalah mandat yang diberikan oleh peserta kongres PDIP kepada Megawati. Selain itu, hak tersebut tidak bisa diutak-atik oleh siapapun.
Atas dasar demikian, Burhanuddin menyebut bahwa Megawati sedang menekankan kewenangannya yang tak bisa diganggu gugat.
"Jadi kira-kira Ibu Mega ingin mengatakan jangan ganggu gugat kewenangan yang saya punya ini urusan saya, siapapun kamu semua," jelas Burhadnuddin.
Berita Terkait
-
Anies Sudah Start, Megawati Belum Umumkan Capres PDIP, Elektabilitas Puan Masih Rendah?
-
CEK FAKTA: Megawati dan Surya Paloh Sepakat Usung Ganjar untuk Pilpres 2024, Benarkah?
-
Bikin Heran! Kata Kunci 'Mega' Tiba-tiba Hilang dari Twitter, Kok Bisa?
-
Sepak Terjang Manuver Politik Yusril yang Didukung Jokowi Buat Nyapres
-
Habiskan Rp 639 Miliar, Jokowi Pimpin Topping Off Multifunction Stadium GBK
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing