Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri blak-blakan mengasihani nasib Presiden Jokowi jika tak ada PDIP. Hal itu disampaikannya ketika berpidato di HUT ke-50 PDIP pada Selasa (10/01/2023).
Mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan tidak perlu menafsirkan hal tersebut terlalu jauh.
Sebab menurutnya memang PDIP yang membantu semuanya secara totalitas untuk memenangkan Jokowi di dalam pemerintahan.
"Jangan lupa terutama di periode pertama, kekuatan Jokowi minoritas di parlemen. Jadi saat itu hanya didukung oleh empat partai, kekuatan total hanya 37% persen," ungkap Burhanuddin dikutip Suara.com dari tayangan Kompas TV, Jumat (13/01/2023).
"Jadi kalau PDI Perjuangan tidak membantu Presiden Jokowi di periode pertama, maka sulit buat Presiden Jokowi untuk menjalankan agenda pemerintahannya," sambungnya.
Pidato Mega dinilai Burhanuddin bisa ditafsirkan bahwa putri Soekarno itu tengah menekankan kewenangannya lebih besar daripada Jokowi.
"Pernyataan tersebut mengesankan bahwa ibu Mega itu di atas posisi pak Jokowi. Tentu dalam konteks hubungan kader dan ketua umum, ibu Mega di atas pak Jokowi karena pak Jokowi adalah petugas partai kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia," imbuhnya.
Akan tetapi, Burhanuddin mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah semata-mata kader, namun juga kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tak hanya itu, Megawati juga menegaskan bahwa persoalan mengenai penentuan capres adalah masalah yang dia urus.
Baca Juga: Anies Sudah Start, Megawati Belum Umumkan Capres PDIP, Elektabilitas Puan Masih Rendah?
Burhanuddin menilai Megawati sedang mengingatkan kepada semua hadirin termasuk Jokowi, bahwa soal pencapresan menjadi hak prerogatifnya sebagai ketua umum.
Burhadnuddin menyampaikan bahwa hal tersebut adalah mandat yang diberikan oleh peserta kongres PDIP kepada Megawati. Selain itu, hak tersebut tidak bisa diutak-atik oleh siapapun.
Atas dasar demikian, Burhanuddin menyebut bahwa Megawati sedang menekankan kewenangannya yang tak bisa diganggu gugat.
"Jadi kira-kira Ibu Mega ingin mengatakan jangan ganggu gugat kewenangan yang saya punya ini urusan saya, siapapun kamu semua," jelas Burhadnuddin.
Berita Terkait
-
Anies Sudah Start, Megawati Belum Umumkan Capres PDIP, Elektabilitas Puan Masih Rendah?
-
CEK FAKTA: Megawati dan Surya Paloh Sepakat Usung Ganjar untuk Pilpres 2024, Benarkah?
-
Bikin Heran! Kata Kunci 'Mega' Tiba-tiba Hilang dari Twitter, Kok Bisa?
-
Sepak Terjang Manuver Politik Yusril yang Didukung Jokowi Buat Nyapres
-
Habiskan Rp 639 Miliar, Jokowi Pimpin Topping Off Multifunction Stadium GBK
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Justru Setuju, Jokowi Santai Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Tuai Protes: Pro-Kontra Biasa
-
Jawab Tantangan Krisis Iklim, Indonesia Gandeng The Royal Foundation di Rio 2025
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK