Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi salah satu nama yang diduga kuat akan dicapreskan oleh partainya, PDI Perjuangan.
Sinyal ini seolah semakin terlihat lantaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, banyak menyelipkan pesan kepemipinan perempuan di pidatonya, Selasa (10/1/2023).
Ditambah dengan status Puan yang merupakan anak kandung Megawati membuat tiket capres itu seolah semakin di depan mata. Namun dalam wawancara eksklusifnya bersama Rosianna Silalahi di program ROSI, Puan menegaskan capres PDIP tidak harus dirinya.
Bahkan dengan blak-blakan Puan mengaku tidak pernah menerima karpet merah atau privilese kendati merupakan kader "darah biru" di PDIP.
"Ibu Mega itu, kembali lagi, (selalu bilang) ini bukan urusan anak, ini urusan memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Apakah siapa, bagaimana, ya pasti Ibu Mega punya pertimbangan sendiri, jadi bukan berarti harus Puan Maharani," tegas Puan, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (14/1/2023).
"Bukan berarti harus Puan Maharani?" tanya Rosi lagi, yang kembali dipertegas oleh mantan Menko PMK tersebut.
Puan lantas bercerita bahwa dirinya tidak pernah mendapat privilese sebagai seorang cucu Soekarno yang pandangan politiknya sangat mengakar kuat di PDIP.
"Saya merasa tidak ada privilese untuk saya, karena memang selalu ditugaskan untuk turun ke bawah, kerja yang bener, yang kuat, yang sabar, yang tabah menghadapi semua tantangan ke depan. Itu semua saya jalani," tuturnya.
"Jadi nggak ada, nggak ada itu kayak semuanya karpet merah, nggak ada banget, itu hoaks," imbuhnya.
Karena itulah, Puan mengaku siap apapun keputusan Megawati jelang Pilpres 2024 nanti. Termasuk bila bukan dirinya lah yang ditunjuk menjadi capres PDIP.
"Saya tuh kader, jadi saya meyakini apapun yang menjadi keputusan Ibu Ketua Umum itu adalah keputusan terbaik yang akan dipilih untuk bangsa dan negara, dan tentu saja PDI Perjuangan," ungkap Puan.
"Jadi sebagai kader, tentu saja saya akan ikut dengan keputusan Ketua Umum karena itu pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara dan juga PDI Perjuangan. Siapapun," pungkasnya menegaskan.
Berita Terkait
-
Nyelekit! Megawati Ledek Jokowi di HUT PDIP, Rocky Gerung 'Roasting' Ganjar: Anda Petugasnya Petugas
-
'Saya Enggak Mikir, Kerja Saja', Puan Maharani Ogah Pusingkan Isu Ditunjuk Megawati Jadi Capres PDIP
-
'Faksi Ganjar Vs Puan', Pengamat Nilai Ada Persaingan Keras di Internal PDIP dan Masih Terbelah
-
Bikin Heran! Kata Kunci 'Mega' Tiba-tiba Hilang dari Twitter, Kok Bisa?
-
Kelakar Najwa Shihab Soal Megawati Bilang 'Capres Urusan Gue' hingga Roasting Jokowi: Ya... Terima Saja
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta