Suara.com - Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, beberapa hari lalu terus menjadi sorotan. Banyak pihak ikut menganalisis pidato tersebut karena sejumlah pesannya yang dianggap kontroversial.
Misalnya ketika Megawati terang-terangan me-roasting Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang patut dikasihani apabila tidak diusung oleh PDIP.
"Pak Jokowi itu, ngono lho, mentang-mentang. Lha iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh... kasihan dah," tutur Megawati yang disambut dengan sorak-sorai para hadirin.
Bahkan bukan cuma disoraki, pernyataan Megawati itu juga dibalas dengan tepuk tangan sementara Jokowi sendiri terlihat cuma tersenyum sambil terus memerhatikan pidato sang ketum.
Megawati memang sangat menekankan pentingnya peran dirinya sebagai penentu capres. Termasuk peran besar Megawati mencalonkan Jokowi serta tentu saja menentukan Capres 2024.
"Saya ketua umum partai terpilih di kongres partai, sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Ora ngono kok saiki nungguin? Enggak ada. Urusan gue," jelas Megawati.
Poin inilah yang sangat disoroti Najwa Shihab. Seperti dilihat di akun Instagram-nya, Najwa menyoroti penegasan Megawati atas hak prerogatifnya memilih capres yang pada akhirnya akan mengatur hajat hidup ratusan juta masyarakat Indonesia.
"Saat bicara capres PDIP di 2024, Ibu Mega, seperti biasanya menekankan 'hak prerogatif ketua umum', dengan santai berucap: 'Urusan gua'," tulis Najwa, dikutip pada Jumat (13/1/2023).
"Dua pernyataan itu tak keliru. Pencalonan presiden memang urusan partai. Konstitusi menyebutkan hanya parpol yang bisa mengajukan capres," sambung Najwa.
Bila konstitusi itu lalu dikaitkan dengan peraturan internal PDIP, maka memang Megawati selaku ketum partai lah yang berhak menentukan capres.
"Tentu, presiden dipilih rakyat lewat pemilu, tapi siapa yang bisa memasukkan nama X atau Y di kertas suara? Ya, partai. Siapa yang memutuskan di partai? Ya, elit partai, dengan kalkukasi untung rugi yang juga khas dan ala partai," terang Najwa.
Di sinilah Najwa menyoroti kejanggalannya. Sebab partai politik memang bersifat publik, tetapi di sisi lain banyak hal substansial yang menjadi urusan internal.
"Tanpa publik (kadang bahkan kader partai) bisa terlibat di dalam dalamnya, termasuk soal pencapresan," ujarnya melanjutkan.
"Jadi ya, Ibu Mega memang benar. 'Urusan gue'. Sekian dan terima saja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Siapa Bilang Tidak Penting? Ternyata Ini Alasan Ganjar Duduk di Baris Kader Biasa saat HUT ke-50 PDIP
-
Ada 3 Kode Tersembunyi dari Pidato Megawati Soekarnoputri, Begini Pembahasannya
-
Ini Sosok yang Paling Didengarkan Presiden Jokowi, Bukan Megawati Apalagi Menteri Tapi..
-
'Ibu Sayang dan Hormat ke Pak Jokowi' Kata Puan Maharani Tanggapi Pidato Megawati yang Dituduh Hina Presiden
-
CEK FAKTA: PDIP Sepakat Usung Megawati untuk Lawan Anies di Pilpres 2024, Benarkah?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional