Suara.com - Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, beberapa hari lalu terus menjadi sorotan. Banyak pihak ikut menganalisis pidato tersebut karena sejumlah pesannya yang dianggap kontroversial.
Misalnya ketika Megawati terang-terangan me-roasting Presiden Joko Widodo sebagai sosok yang patut dikasihani apabila tidak diusung oleh PDIP.
"Pak Jokowi itu, ngono lho, mentang-mentang. Lha iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh... kasihan dah," tutur Megawati yang disambut dengan sorak-sorai para hadirin.
Bahkan bukan cuma disoraki, pernyataan Megawati itu juga dibalas dengan tepuk tangan sementara Jokowi sendiri terlihat cuma tersenyum sambil terus memerhatikan pidato sang ketum.
Megawati memang sangat menekankan pentingnya peran dirinya sebagai penentu capres. Termasuk peran besar Megawati mencalonkan Jokowi serta tentu saja menentukan Capres 2024.
"Saya ketua umum partai terpilih di kongres partai, sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Ora ngono kok saiki nungguin? Enggak ada. Urusan gue," jelas Megawati.
Poin inilah yang sangat disoroti Najwa Shihab. Seperti dilihat di akun Instagram-nya, Najwa menyoroti penegasan Megawati atas hak prerogatifnya memilih capres yang pada akhirnya akan mengatur hajat hidup ratusan juta masyarakat Indonesia.
"Saat bicara capres PDIP di 2024, Ibu Mega, seperti biasanya menekankan 'hak prerogatif ketua umum', dengan santai berucap: 'Urusan gua'," tulis Najwa, dikutip pada Jumat (13/1/2023).
"Dua pernyataan itu tak keliru. Pencalonan presiden memang urusan partai. Konstitusi menyebutkan hanya parpol yang bisa mengajukan capres," sambung Najwa.
Bila konstitusi itu lalu dikaitkan dengan peraturan internal PDIP, maka memang Megawati selaku ketum partai lah yang berhak menentukan capres.
"Tentu, presiden dipilih rakyat lewat pemilu, tapi siapa yang bisa memasukkan nama X atau Y di kertas suara? Ya, partai. Siapa yang memutuskan di partai? Ya, elit partai, dengan kalkukasi untung rugi yang juga khas dan ala partai," terang Najwa.
Di sinilah Najwa menyoroti kejanggalannya. Sebab partai politik memang bersifat publik, tetapi di sisi lain banyak hal substansial yang menjadi urusan internal.
"Tanpa publik (kadang bahkan kader partai) bisa terlibat di dalam dalamnya, termasuk soal pencapresan," ujarnya melanjutkan.
"Jadi ya, Ibu Mega memang benar. 'Urusan gue'. Sekian dan terima saja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Siapa Bilang Tidak Penting? Ternyata Ini Alasan Ganjar Duduk di Baris Kader Biasa saat HUT ke-50 PDIP
-
Ada 3 Kode Tersembunyi dari Pidato Megawati Soekarnoputri, Begini Pembahasannya
-
Ini Sosok yang Paling Didengarkan Presiden Jokowi, Bukan Megawati Apalagi Menteri Tapi..
-
'Ibu Sayang dan Hormat ke Pak Jokowi' Kata Puan Maharani Tanggapi Pidato Megawati yang Dituduh Hina Presiden
-
CEK FAKTA: PDIP Sepakat Usung Megawati untuk Lawan Anies di Pilpres 2024, Benarkah?
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Kapolri Buka Suara soal Kasus Dugaan Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob di Maluku Tenggara
-
Tragedi Gajah Riau: Tiada Tahun Tanpa Kematian, Gading Hilang dan Kepala Dipotong Pemburu
-
Ketua Komisi III DPR Pastikan Kawal Kasus Kematian Anak 12 Tahun usai Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia