Suara.com - Pabrik smelter yang dijalankan PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah akan kembali beroperasi pada Selasa (17/1/2023) esok. Padahal, sebelumnya sempat terjadi kerusuhan yang menyebabkan dua orang tewas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerangkan kalau keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan pengamanan yang cukup dari TNI dan Polri.
"Jadi keputusan beroperasi kembali ini diputuskan perusahaan setelah melihat bahwa dari sisi pengamanan yang kita siapkan semuanya mendukung untuk kegiatan tersebut bisa beroperasi kembali," kata Listyo melalui konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/1/2023).
Untuk saat ini, Listyo menyebut ada lebih dari 548 anggota TNI dan Polri yang berjaga di kawasan industri smelter PT GNI. Tambahan dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob dari Mabes Polri turut diturunkan mempertebal keamanan di sana pada esok hari.
Sementara itu, Listyo mengatakan kalau saat ini terdapat 11 ribu TKI yang bekerja di kawasan industri tersebut. Sementara untuk TKA-nya tercatat ada 1.300 orang.
Menurutnya, jumlah pekerja lokal akan bertambah menjadi 30 ribu.
"Jadi tentunya tugas TKA di situ menangani hal-hal yang bersifat sangat teknis juga transfer knowledge terhadap TKI yang ada karena di sana juga ada politeknik untuk transfer knowledge TKI," jelasnya.
Tiga Orang Tewas
Insiden berdarah antara karyawan WNA asal China vs WNI di smelter nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah menyebabkan tiga orang tewas, dengan rincian satu WNA dan dua orang pekerja lokal.
Baca Juga: Bukan Karena Ada Pekerja Asing, Menaker Ungkap Penyebab Bentrokan Antar Karyawan PT GNI
Bentrok meluas lantaran tak mampu dibendung hingga karyawan membakar beberapa alat berat di lokasi tambang. Video-video bentrok dua kelompok karyawan beredar luas di media sosial dan menjadi tontonan publik.
Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi, Migas dan Minerba, Muhamad Ikram Pelesa mendapatkan informasi bahwa PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) diduga sengaja membenturkan tenaga kerja asing dengan para tenaga kerja lokal.
“Tentu ini pola penyelesaian masalah yang sangat keliru, meredam tuntutan hak para pekerja dengan cara membubarkan aksi mogok kerja menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA)," ungkap Ikram.
"Terbukti letupan kericuhan yang dipicu TKA mengakibatkan puluhan pekerja luka-luka, sehingga reaksi yang ditimbulkan para pekerja lokal lainnya atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit,” lanjutnya.
Berita Terkait
-
Bukan TKA Pukul TKI, Kapolri Sebut Provokasi Jadi Sumbu Kerusuhan di PT GNI Morowali Utara
-
Geger Bentrok Pekerja hingga 2 Orang Tewas, Pemerintah Didesak Tegas Evaluasi Izin PT GNI
-
Menperin Singgung Iklim Investasi di Indonesia Pasca Kericuhan PT GNI Morowali Utara
-
Ricuh PT GNI Morowali Utara, Menperin Minta Perusahaan Ikuti Aturan K3L
-
Bantah Kerusuhan di Morowali Karena Bentrok TKA vs Pekerja Lokal, Menaker: Mereka Menuntut Janji Perusahaan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi