Suara.com - Komisi X DPR RI meminta siapapun yang kelak menjadi suksesor Mochamad Iriawan alias Iwan Bule di kursi Ketua Umum PSSI tidak melupakan Tragedi Kanjuruhan.
Permintaan itu merujuk rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Menurut Ketua Komisi X Syaiful Huda PSSI, di zaman kepemimpinan siapapun kelak harus dapat menuntaskan dan tetap bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.
Induk organisasi sepakbola Indonesia itu akan menggelar kongres luar biasa (KLB) pada Maret mendatang. Hajatan besar itu nantinya menganggendakan pemilihan ketum PSSI yang baru. Sampai dengan pendaftaran ditutup, tercatat ada lima calon ketum PSSI, yakni Erick Thohir, La Nyalla Mattalitti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Fary Djemy Francis.
Para calon ketum itu yang diminta DPR tetap mengawal Tragedi Kanjurugan bila terpilih. Huda mengingatkan secara moral dan etik, PSSI pihak bertanggung jawab karena Tragedi Kanjuruhan menyangkut kelalaian dan ketidakprofesionalan.
"Sebagaimana bunyi rekomendasi tim TGIPF. Saya minta siapapun yang menjadi ketua umum PSSI ke depan dia harus bertanggung jawab menuntaskan Tragedi Kanjuruhan ini," kata Huda usai audiensi dengan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan di DPR, Rabu (18/1/2023).
Huda berharap, apa yang menjadi rekomendasi dari TGIPF dapat tetap dijalankan secara benar oleh pemerintah. Karena itu, Komisi X memandang penting adanya evaluasi terhadap pemerintah dalam menjalankan hasil rekomendasi TGIPF.
"Kami akan evaluasi dan ini juga berkali-kali sudah kami tanykan ke PSSI dan Kemenpora sebenarnya, tapi levelnya kita naikan level kami kita naikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dari rekomendasi tim TGIPF," kata Huda.
Rekomendasi TGIPF
Sebelumnya, TGIPF merekomendasikan Ketum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule beserta jajarannya di federasi sepakbola nasional tersebut untuk mundur dari jabatannya usai terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Rekomendasi tersebut tertuang dalam dokumen berisi 124 halaman dan sudah diserahkan ke ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (14/10/2022) siang.
Baca Juga: Hasil Kongres Biasa PSSI: Berikut Daftar Komite Pemihan dan Komite Banding Pemilihan
Terkait rekomendasi desakan mundur Ketum PSSI tertera dalam poin lima kesimpulan Tragedi Kanjuruhan.
"Sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang," dalam laporan TGIPF yang diterima Suara.com.
Saat konferensi pers, Ketua TGIPF Mahfud MD juga menjelaskan jika PSSI ialah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap insiden berdarah itu.
"Maka dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab, dan sub-sub organisasinya, bertanggung jawab itu pertama berdasarkan aturan-aturan resmi, kedua karena berdasarkan moral," kata Mahfud dalam siaran pers melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/10/2022).
Tak hanya itu, TGIPF memaparkan penyebab utama banyaknya korban meninggal saat Tragedi Kanjuruhan ialah gas air mata.
"Kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata," kata Ketua TGIPF Mahfud MD saat jumpa pers yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/10/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri
-
Open House SRMP 2 Medan, Gus Ipul Ajak Masyarakat Lihat Gambaran Utuh Sekolah Rakyat
-
Mana yang Turun Duluan? Banner Demo Mahasiswa di DPR Sindir Kenaikan BBM hingga Jabatan Prabowo
-
Mangkir Lagi, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Fitri Assiddikki di Kasus CSR BI-OJK