Suara.com - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi DKI Jakarta. Penyerahan itu sesuai dengan tidak lanjut dari Mahkamah Partai.
Sekjen DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi berharap dengan diserahkannya SK ini maka DPW PPP DKI Jakarta bisa segera melakukan kerja pemenangan Pemilu 2024. Seperti melakukan konsolidasi hingga menjaga kesolidan.
“DPP PPP berharap dengan sangat Mas Syaiful dan Mas Tirta segera melakukan konsolidasi keorganisasian di DKI Jakarta, segera melakukan kerja-kerja pemenangan Pemilu terkait kesiapan caleg, dan seluruh tahapan Pemilu yang harus kita tancap gas,” ujar Arwani Thomafi, di Kantor DPP PPP.
Arwani menjelaskan bahwa konsolidasi harus segera dilakukan agar internal partai semakin kuat. Menurutnya, rasa solidaritas yang kuat menjadi modal utama DPW PPP DKI Jakarta mengembalikan kursi dan suara di Pemilu 2024.
“DPP juga meminta pengurus yang baru melakukan silaturahmi dan sowan kepada ulama dan habib. Hal itu untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi dan sosialisasi kepengurusan ini,” jelasnya.
Sementara Ketua DPW PPP DKI Jakarta Syaiful Rahmat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Syaiful mengaku akan secepatnya melakukan kerja politik dalam rangka mengembalikan kejayaan PPP DKI Jakarta.
“Kami sudah sepakat dengan seluruh jajaran pengurus akan melakukan kerja politik secepatnya, langsung tancap gas, dan akan tegak lurus dengan pimpinan pusat,” kata Syaiful.
Dia pun mengaku akan memperjuangkan target perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi agar kembali seperti 2014 lalu.
“Kami berusaha mengembalikan kursi DPR RI yang kemarin tiga kursi. Kemudian DPRD Provinsi DKI Jakarta targetnya seperti tahun 2014, yaitu 10 kursi,” tutupnya.
Baca Juga: Golkar Lebih Jagokan Ridwan Kamil Bertarung di DKI 1 Dibanding Cawapres
Adapun kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta telah diterbitkan berdasarkan SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.
Dalam SK terbaru terdapat susunan antara lain: Ketua Syaiful Rahmat, Sekretaris Guruh Tirta Lunggana, Wakil Sekretaris Junaedi, Wakil Sekretaris Hermansyah, Bendahara Mujahid Samal, Wakil Bendahara Mulyadi, dan Wakil Bendahara Sumartini.
Berita Terkait
-
Resmi Jadi Kader Baru Golkar, Airlangga Langsung Beri Jabatan Waketum Buat Ridwan Kamil
-
Di Hadapan BNN, Arsul Sani PPP Soroti Hukuman Bagi Penegak Hukum atau Pejabat Negara Pengguna Narkoba: Jangan Diampuni!
-
Kades Ancam Habisi Partai Politik di Pemilu yang Tak Dukung Perpanjangan Masa Jabatan: Tak Habisi 2024!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!