Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah tepat dan tidak perlu diubah dengan menerapkan sistem proporsional tertutup.
"Sistem demokrasi langsung memilih orang itu sudah benar. Itu auratnya demokrasi. Aurat itu harus dijaga, jangan malah yang tidak penting ditutup,” ujar Fahri sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/1/2023).
Fahri Hamzah juga telah menyampaikan pernyataan itu dalam diskusi yang digelar Moya Institute bertajuk “Pemilu Proporsional Tertutup: Kontroversi”, Jumat (20/1/2023) lalu.
Fahri menilai bahwa akuntabilitas politik Indonesia akan rusak apabila ngotot menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, transaksi politik antara rakyat dan pemimpin harus dilakukan secara langsung, tidak melalui perantara partai politik.
“Mandataris hanya bisa muncul kalau pemberi dan penerimanya bisa saling berhubungan langsung,” lanjutnya.
Lain dengan Fahri Hamzah, pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Situmpul berpendapat bahwa pasal-pasal konstitusi tidak banyak menyinggung mengenai pemilu sehingga muncul kesan persoalan tersebut dilepaskan kepada parlemen dan undang-undang. Bahkan, terkesan berkaitan erat dengan kepentingan parpol.
“Sebenarnya, UUD NRI 1945 tidak juga menyentuh partai politik. Akan tetapi dalam ilmu politik dan praktiknya, nyatanya partai politik itu penting,” ujar Chudry.
Menurut Chudry, sistem proporsional merupakan yang terbaik dan diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan sistem kepartaian.
Baca Juga: Bukan Untuk Capres, RK Akan Maju Pada Pilgub DKI 2024
Kendati demikian, ia menyarankan agar istilah sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu tertutup diubah karena yang terbuka atau tertutup selama ini bukanlah sistem pemilunya, melainkan mekanisme yang terjadi di dalam partai politik.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menilai sistem proporsional tertutup ataupun terbuka pernah dipraktikkan sejak awal reformasi sampai sekarang dalam kehidupan politik bernegara Indonesia.
Hery berpendapat kedua sistem politik pemilu tersebut tidak ada yang sempurna dan apa pun nanti yang dipilih harus dapat meningkatkan kualitas demokrasi. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Bukan Untuk Capres, RK Akan Maju Pada Pilgub DKI 2024
-
Meski Dukung Sistem Pemilu Tetap Terbuka, Airlangga: Jangan Lupa Golkar Rajanya Pemilihan Tertutup
-
Resmikan Sekber Bareng PKB Senin Lusa, Gerindra: Bukan Hanya Jadi Wadah Pemenangan 2024, Tapi Platform Perjuangan
-
Sempat Nyatakan Sikap Siap Jadi Capres, Ridwan Kamil Bakal Fokus Menangkan Golkar di Pemilu 2024
-
Diprediksi Mampu Menangkan Golkar, Ridwan Kamil Berhasil Dapatkan Hati Pemuda Hingga Ibu-ibu Muda
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?