Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang ramai diisukan berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Apalagi, selama ini Demokrat tampak gencar mengupayakan komunikasi dengan Anies dan NasDem agar AHY bisa menjadi cawapres.
Namun baru-baru ini, Demokrat justru seolah menunjukkan sikap "legowo". Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan bahwa partainya tidak pernah memaksakan agar AHY harus menjadi pendamping Anies.
Menurut Andi, Demokrat justru mempersilakan tokoh lain jika memang ada dan lebih baik untuk menjadi pendamping Anies di Pemilu 2024.
"Kami tidak pernah memaksakan harus AHY (menjadi cawapres Anies). Enggak," tegas Andi dalam diskusi bertajuk Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024 di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
"Kalau ada yang lebih baik, ya, monggo," tambah mantan menteri pemuda dan olahraga (menpora) ini.
Dalam kesempatan ini, Andi berharap agar Koalisi Perubahan segera terbentuk untuk mempersiapkan pesta demokrasi terbesar 2024 mendatang. Adapun koalisi ini akan diisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sejauh ini, kata Andi, pihaknya bersama partai yang akan bergabung ke Koalisi Perubahan sudah mulai mencapai kesepakatan setelah kerap melakukan komunikasi intens.
"Dalam pembicaraan dari laporan tim kecil itu makin lama makin dekat dan pada titiknya kami akan mencapai kesepakatan," beber Andi.
Kendati demikian, Koalisi Perubahan memang belum resmi dideklarasikan. Ini karena menurut Andi, pihaknya memang tidak terburu-buru.
Baca Juga: Habib Kribo Sebut Anies Ditolak Rosul, Gus Umar Pasang Badan: Kau yang Bawa Agama Dalam Politik!
"Kami enggak mempunyai deadline," tandas Andi.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Habib Kribo Sebut Anies Ditolak Rosul, Gus Umar Pasang Badan: Kau yang Bawa Agama Dalam Politik!
-
Ganjar Menang Banyak di Survei Capres LSI
-
Elektabilitas Ganjar Unggul Jauh di Atas Menteri Kesayangan Jokowi, Prabowo dan Anies Saling Kejar
-
Simulasi Pilpres 2024: Ganjar 'Bantai' Semua Tokoh, Menteri Kesayangan Jokowi di Posisi Bawah
-
Terdongkrak Basis Pendukung Jokowi, Ganjar Pranowo Kalahkan Anies Baswedan di Simulasi Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi