Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik karena Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Karyoto diduga melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus dugaan korupsi Formula E, dimana ia diduga melawan perintah atasan dalam penanganan kasus tersebut.
Setelah dilaporkan ke Dewas, Karyoto mendadak irit bicara. Ia menolak dengan tegas untuk dimintai tanggapan oleh awak media.
"Kalau yang Dewas saya enggak akan bicara ya," kata Karyoto sembari menyilangkan dua jari tangannya di depan mulutnya saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (25/1/2023) malam.
Meski enggan menjawab mengenai pelaporan dirinya, Karyoto menyatakan siap untuk menjalani proses di Dewan Pengawas. Ia juga menyerahkan seluruhnya ke Dewas KPK.
"Saya sebagai objek yang diperiksa, saya akan mematuhi kalau emang mulai diperiksa ya tidak ada masalah," ujarnya.
Lantas seperti apakah sosok Karyoto? Berikut ulasannya.
Profil Karyoto
Karyoto merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang diberikan amanah untuk menjabat Deputi Penindakan KPK sejak 14 April 2020. Jabatan terakhir Karyoto di kepolisian adalah Inspektur Jenderal atau Jenderal berbintang dua.
Baca Juga: KPK Pastikan Tak Akan Naikan Kasus Formula E Ke Penyidikan, Jika...
Karyoto yang merupakan kelahiran Pemalang pada Oktober 1968 adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.
Di kepolisian, Karyoto memiliki banyak pengalaman di bidang reserse, sehingga ia pernah bertugas di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pada 2010, ia mengemban tugas sebagai Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor dan WCC bareskrim Polri. Dan pada 2011, ia diangkat menjadi Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri.
Karier Karyoto di Bareskrim Polri cukup moncer. Pada 2015, ia masuk sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri.
Tiga tahun kemudian atau tepatnya pada 2018, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Pidkor bareskrim Polri.
Sebelum ‘hijrah’ ke KPK sebagai Deputi Penindakan KPK, Karyoto sempat menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara tahun 2019 dan Wakapolda DIY pada 2019.
Berita Terkait
-
Red Notice Telat Terbit, Buron Paulus Tannos Bisa Melanglang Buana ke Thailand
-
Sobat Korupsi Setnov Berhasil Kabur di Thailand, KPK: Seharusnya Bisa Ditangkap
-
Tanda Silang Dua Jari Deputi Penindakan Karyoto Usai Dilaporkan Ke Dewas KPK: Saya Enggak Mau Bicara
-
Koruptor KTP Elektronik Berhasil Kabur Gara-gara Kesalahan Konyol KPK
-
Eks Petinggi GAM Izil Azhar Nikmati Uang Gratifikasi Rp32,4 Miliar Bersama Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
Terkini
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi
-
Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC Malam Ini, 1.295 Personel Gabungan Siap Amankan SUGBK
-
KPK Bantah Ada Intervensi untuk Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Berlaku Januari 2026, Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Eddy Soeparno Ingatkan Bahaya Over Capacity dan Cuaca Ekstrem
-
Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana Sumatra Gratis, Mensesneg Pastikan Tak Ada Biaya
-
Beban Jakarta Tak Berkurang Meski Ada IKN, Pramono: Saya Pikir Bakal Turun, Ternyata Enggak
-
HAM Indonesia Alami Erosi Terparah Sejak Reformasi, 2025 Jadi Tahun Malapetaka
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka