Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Kamis (27/1/2023) sore. Pertemuan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ini membenarkan adanya pertemuan itu.
"Iya, kemarin sore saya dengar," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (28/1/2023).
Namun, Sahroni belum mengetahui detail isi pertemuan. Sebab, agenda pertemuan Paloh dan Jokowi dilakakn dadakan.
"Mendadak juga di Istana," kata Sahroni.
Namun Sahroni mencoba positive thinking terkait pertemuan tersebut.
"Feeling saya pasti positif karena sudah dipanggil," katanya.
Meski belum ada informasi terkini mengenai hasil pertemuan tersebut, namun pertemuan dadakan yang dilakukan jelang akhir Januari 2023 seolah menguatkan kembali wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 di bawah kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.
Jokowi Ingin Reshuffle
Baca Juga: Diam-diam Jokowi Panggil Surya Paloh Ke Istana Saat Elite NasDem Bertemu Koalisi Gerindra-PKB
Wacana Reshuffle Kabinet sendiri pernah disampaikan Jokowi saat berada di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jabar pada Jumat 23 Desember 2022 silam.
Saat itu, Jokowi langsung mengungkapkan kemungkinan merombak kembali kabinet yang dipimpinnya.
"Mungkin (reshuffle)," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi kerap kali menyinggung sejumlah partai untuk memilih calon presiden (capres) secara hati-hati. Ungkapan tersebut disampaikan saat memberikan sejumlah pidato dalam perayaan hari ulang tahun partai politik (parpol) mulai dari Golkar, Perindo, Hanura hingga PDIP.
Dalam perayaan HUT Golkar ke-50 di JI Expo Kemayoran, Jokowi mewanti-wanti partai beringin tersebut agar tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024.
"Golkar sebagai partai yang sudah matang punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun sudah banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia," kata Jokowi.
"Oleh sebab itu saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024," sambungnya.
Pesan yang sama diucapkan Jokowi saat menghadiri acara Perayaan HUT ke-8 Partai Perindo. Kepada Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Jokowi menitipkan untuk hati-hati dalam memilih capres yang akan didukung.
"Tetapi yang kedua, juga hati hati, milih capresnya juga harus bener Pak Hary. Karena nanti akan membantu partai mengejar treshold. Hati hati. Milih capresnya hati-hati milih cawapresnya hati-hati."
NasDem Sebut Tak Khawatir
Wacana pun bergulir hingga membuat Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie mengungkapkan, NasDem siap jika seandainya nanti menterinya didepak dari kabinet lewat reshuffle. NasDem disebut sama sekali tak merasa khawatir.
"NasDem nggak khawatir sedikitpun, NasDem siap menghadapi segala situasi," kata pria yang akrab disapa Gus Choi daat dihubungi pada Jumat (23/12/2022).
Namun, Gus Choi mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle menjadi hak prerogratif presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya terkait reshuffle kepada Jokowi.
"Hak prerogatif presiden. Silakan saja maunya apa," tuturnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat turut memberikan komentar menanggapi Jokowi yang memberikan sinyal melakukan reshuffle.
Djarot meminta supaya dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot.
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang betakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Reshuffle di Rabu Pon
Meski banyak spekulasi mengenai menteri yang akan diganti, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyinggung Rabu Pon sebagai hari reshuffle.
Hari tersebut dikemukakannya, saat ditanya hal berkaitan dengan kabar perombakan kabinet atau reshuffle.
Pembicaraan tentang Rabu Pon itu bukan tanpa sebab. Arsul merujuk kebiasaan Presiden Jokowi yang melakukan reshuffle antara Rabu Pon atau Rabu Pahing.
"Biasanya kalau kita lihat catatan kemarin, reshuffle itu di hari Rabu Pon atau Rabu Pahing," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Ia pun mengemukakan, jika Rabu Pon terdekat akan jatuh pada awal Februari.
"Rabu Pahing kan kemarin sudah lewat, Rabu kemarin itu. Rabu Pon baru 1 Februari," kata Arsul.
Lantas apakah memang ada kemungkinan reshuffle dilakukan Rabu Pon terdekat? Arsul sendiri tidak menjawab. Menurutnya semua itu berganting dengan keinginan Jokowi.
"Kita tunggu saja lah," kata Arsul.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP