Suara.com - Publik kini dibuat geram atas fakta ironis bahwa dana untuk program pengentasan kemiskinan sebesar Rp 500 triliun membengkak gegara digelontorkan untuk rapat di hotel dan studi banding.
Adapun pembengkakan dana tersebut akhirnya viral di tengah-tengah masyarakat. Publik dibuat terheran-heran akan besarnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu.
Lantas, bagaimana kronologi dana pengentasan kemiskinan bisa ketahuan membengkak sehingga tak terserap maksimal?
Terendus oleh Menpan-RB, sontak lapor Jokowi
Secara kronologis, awal mula dana tersebut terekspos saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menemukan bahwa sejumlah program penanganan kemiskinan tersebut tidak jelas penggunaannya.
Setelah ditelusuri, mayoritas dana hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel, sehingga tidak berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
Sontak Azwar melaporkan kepada Jokowi dan menekankan bahwa penggunaan dana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang Presiden.
"Saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing," ujar Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (28/1/2023) lalu.
Dana tersebut disinyalir digelontorkan untuk acara-acara seremonial dan studi banding yang diadakan di hotel-hotel.
Baca Juga: Menpan RB Segera Buka Rekrutmen CPNS dan PPPK untuk Umum Tahun 2023
Lebih lanjut Anas khawatir jika tidak segera dibenahi, maka penggunaan dana akan selalu digelontorkan secara demikian.
"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," jelasnya.
Jika itu yang terjadi, maka program pengentasan kemiskinan tidak akan sesuai dengan tujuannya.
"Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tutur Anas.
Tak seluruh dana buat rapat dan studi banding
Kendati demikian, Anas masih menemukan beberapa dana yang digunakan ke program untuk mengatasi isu kesenjangan di masyarakat, seperti stunting.
Berita Terkait
-
Menpan RB Segera Buka Rekrutmen CPNS dan PPPK untuk Umum Tahun 2023
-
Rp 500 T Habis Cuma Buat Studi Banding, Abdullah Azwar Anas Ngeles Begini
-
Geger Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Buat Rapat di Hotel, Ini Deretan Faktanya!
-
5 Fakta di Balik Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Buat Rapat di Hotel
-
Viral Curhat Beasiswa Kuliah dari Pemerintah Tak Tepat Sasaran di TikTok
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025