'Badai' Semprotan DPR Buat Laksana Tri Handoko: Bongkar Borok BRIN

Suara.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dicecar habis-habisan oleh para anggota DPR RI ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023).

Sederet anggota DPR mencecar Handoko dengan segudang pertanyaan lantaran tak puas dengan kinerjanya saat mengepalai BRIN. Salah satunya Tri Handoko dipertanyakan tentang tingginya pagu riset BRIN.

Ketika penghujung rapat tiba, para anggota parlemen sepakat agar Handoko dicopot dari jabatannya. Simak "badai" semprotan pedas anggota DPR buat Laksana Tri Handoko berikut ini.

Tingginya anggaran BRIN

Laksana Tri Handoko dicecar terkait tingginya pagu riset BRIN yang mencapai triliunan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun.

"Saya mau bertanya tentang pagu anggaran. Total pagu BRIN ini Rp 6,3 triliun, terdiri dari urusan operasional Rp 4 triliun, PNBP Rp 1,99 miliar, BLU Rp 1,43 miliar dan loan artinya pinjaman ya. 435 ini Bapak minjamkan ke orang gitu kan?" cecar Rudi Hartono.

Masalah anggaran BRIN juga dikomplain oleh Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS.

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun, padahal semua lembaga sudah melebur," ujarnya.

Sebabkan kepanikan masyarakat

Baca Juga: Gara-gara Ini, KSAD Jenderal Dudung Dicari-cari Komisi I DPR

Program BRIN di bawah kepemimpinan Tri Handoko disebut sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait dengan BRIN. Akibatnya ada sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat karena koordinasi di BRIN yang tidak bagus.

Salah satu kejadian dari BRIN yang kemudian menjadi heboh adalah saat seorang peneliti BRIN memprediksi tentang adanya badai besar. Prediksi yang kemudian diungkap ke publik tersebut tanpa didasarkan koordinasi dan validasi data sehingga mengakibatkan kepanikan di masyarakat.

"Apa kewenangannya? Saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman, data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," ujar Mulyanto.

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail pada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," sambungnya.

Dinilai gagal jalankan tugas

Sederet persoalan BRIN membuat Laksana Tri Handoko direkomendasikan untuk dicopot dari jabatannya. Desakan pencopotan itu timbul karena Tri Handoko dinilai gagal mengkonsolidasikan lembaga, SDM dan anggaran badan yang dipimpinnya.