Suara.com - Sekretaris Wilayah (Sekwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana mengundurkan diri dari partainya. Hal ini dilakukan tak lama setelah dirinya dicopot sebagai Ketua DPW PPP DKI bulan lalu.
Anak Politisi PPP senior, Abraham Lunggana alias Haji Lulung ini mengaku sudah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP DKI.
"Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke DPP PPP sejak 3 Februari kemarin. Saya menyatakan pamit dan undur diri dari partai PPP," ujar Guruh kepada wartawan, Senin (6/1/2023).
Kendati demikian, dalam keterangannya Guruh tak merinci apakah pengunduran dirinya berkaitan dengan dicopotnya ia dari jabatan Ketua DPW PPP DKI atau tidak. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada rekannya di kepengurusan DPW PPP DKI atas kerja selama ini.
"Saya juga mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam khidmah yang sudah bersama dilakukan selama sekitar sembilan bulan saya menjadi Ketua DPW PPP DKI," ucapnya.
Selanjutnya, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, dan pengurus DPP PPP lainnya.
"Semoga silaturrahmi dan persaudaraan di antara kita tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, tindakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono belakangan ini menuai kecaman dari anggotanya di Jakarta. Pasalnya, selain mencopot Guruh Tirta Lunggana dari Ketua DPW PPP DKI, Mardiono juga disebut memecat sejumlah ulama.
Hal ini disampaikan oleh Politisi senior PPP yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Maman Firmansyah. Ia mengatakan, selain menabrak AD/ART Partai, keputusan Plt Ketua Umum (Ketum) Muhamad Mardiono mencopot anak Almarhum Haji Lulung itu dianggap sebagai bagian dari operasi politik untuk menghancurkan suara PPP di Ibu Kota.
Baca Juga: Arsul Sani PPP Akui Masih Ada Kelompok yang Gencar Gaungkan Penundaan Pemilu
Karena itu, ia mempertanyakan keputusan Mahkamah Partai DPP PPP yang diklaim sebagai dasar perubahan SK DPW PPP DKI Jakarta. Apalagi, keputusan Mahkamah Partai juga disebutnya cacat hukum lantaran gugatannya tidak sesuai AD-ART dasar tentang masa waktu Formatur Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP DKI.
Bahkan, alasan putusan Mahkamah Partai juga tidak pernah dibuka ke publik sampai hari ini.
"Ini sangat memprihatinkan, karena keputusan itu juga tidak berkorelasi dengan kepentingan perbaikan suara PPP di Jakarta. Bagi saya, ini kesewenang-wenangan dan (Mardiono) tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki suara PPP ke depan," ujar Maman.
Anggota Majelis Pertimbangan DPW PPP Jakarta ini juga mengatakan ulama yang dicopot Mardiono berasal dari internalnya. Di antaranya adalah, KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.
Begitu juga sejumlah nama tokoh PPP yang cukup familiar di Jakarta juga hilang dari struktur kepengurusan harian DPW yang baru, yaitu Abdul Aziz yang mantan Ketua DPW PPP dan juga mantan Anggota DPR RI-DPRD DKI, serta mantan Sekwil DPW PPP PPP DKI Najmi Mumtaza Rabbany, yang juga putra Wakil Menteri Agama.
Mereka, disebut Maman sebagai tokoh-tokoh PPP yang potensial untuk mengembalikan suara umat ke PPP.
Berita Terkait
-
Arsul Sani PPP Akui Masih Ada Kelompok yang Gencar Gaungkan Penundaan Pemilu
-
Kehadiran Pemuda Jadi Darah Segar Bagi PPP
-
Belajar dari Deklarasi Pencapresan Anies yang Dilakukan Lebih Awal, PPP: Malah Jadi Sasaran Tembak
-
Nunggu Partai Terbesar Umumkan Nama Capresnya, KIB, KIR Sampai Koalisi Perubahan Masih Dinamis Bahkan Bisa Bubar
-
Arsul Sani: Erick Thohir di PPP Paling Ramai, Bisa Jadi Capres Bisa Cawapres
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?