Suara.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memprotes terhadap kepolisian yang mengawal aksi unjuk rasa para buruhdi depan Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (6/2/2023). Dia mengkritik polisi yang hanya mengkumandangkan azan, namun tidak menyediakan tempat berwudhu dan tempat untuk salat.
Dia pun menganggap azan tersebut dijadikan alat untuk membubarkan aksi unjuk rasa yang mereka gelar.
"Ini azan tidak difasilitasi tempat wudu, tidak boleh masuk ke dalam DPR, orang-orang disuruh bubar, haram ini hukumnya, dalam agama yang saya pahami ya, ini saya bukan ustaz, cuma saya pahami dalam agama saya, kalau azan dipolitisasi seperti ini haram," ujarnya kepada wartawan di lokasi.
Dia pun membandingkan aksi yang sempat mereka gelar di Kantor KPU, Jakarta Pusat.
"Ok, kalau mau azan, seperti di KPU. Adzannya di masjid KPU, KPU memfasilitasi ada tempat wudhu, setelah tempat wudhu difasilitasi karpet," ungkapnya.
Dia pun meminta dengan tegas agar cara-cara seperti itu dihentikan, karena dikhawatirkannya memicu kemarahan umat Islam.
"Kalau azan dipolitisasi seperti ini haram. Tolong siapa pun yang bertanggung jawab penyelenggara adzan ini, hentikan cara-cara seperti ini," tegas Said Iqbal.
"Ini umat Islam akan marah, buruh akan marah, kami senang ada azan, lanjutkan dengan penyediaan tempat wudu, lanjutkan dengan tempat salat, karena azan dalam agama Islam adalah panggilan untuk salat," tegasnya.
Sementara berdasarkan pantauan Suara.com, kepolisian menggunakan sejumlah speaker untuk mengumandangkan adzan dari dalam halaman gedung DPR-MPR RI sebanyak dua kali, yaitu pada waktu salat Zuhur dan Asar.
Azan pertama dikumandangkan saat masa baru tiba di lokasi, dan ketika akan memulai orasi, kepolisian mengingatkan waktu salat Zuhur sudah tiba.
Orator dari mobil komando menghentikan orasi dan mengingatkan massanya untuk melakukan isoma, dan kembali lagi berkumpul setelah azan.
Azan kembali berkumandang pada saat Asar. Pada saat itu juga, Said Iqbal masih berorasi, topik yang dibahasnya kebetulan berkaitan dengan adzan yang dikumandangkan kepolisian.
Dia mengkritik, karena tidak disediakan tempat berwudu dan salat. Pada saat Azan mulai berkumandang, Said Iqbal pun menghentikan orasinya. Meski telah mengumandangkan azan sebanyak dua kali, kepolisian memang tidak menyediakan air untuk berwudu dan tempat untuk salat bagi massa pendemo.
Berita Terkait
-
Partai Buruh dan Serikat Pekerja Ancam Mogok Nasional, Jika Pemerintah dan DPR Ngotot Jalankan Perppu Cipta Kerja
-
Kritisi DPR yang Lambat Sahkan UU PPRT, Partai Buruh: Giliran UU Berbau Bisnis Dibahas Cepat!
-
Partai Buruh dan Elemen Pekerja Geruduk DPR RI Sampaikan 9 Tuntutan dan Kritisi UU BPJS
-
Ribuan TNI dan Polri Jaga Ketat Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?