Suara.com - Sejumlah sumber dalam negeri menyebut, unit militer China bertanggung jawab atas perang udara dan siber dalam operasi balon yang terbang di atas wilayah udara Amerika Serikat (AS) sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh militer.
Hingga kini, China masih menyangkal tuduhan AS dan mengklaim pesawat itu digunakan untuk penelitian cuaca sipil. Tapi militer China tidak memberitahu Kementerian Luar Negeri mereka mengenai masuknya pesawat itu ke wilayah udara AS.
"Kondisi tersebut membuat Presiden Xi Jinping menyerukan adanya peningkatan komunikasi di antara pihak terkait," kata sumber tersebut.
Balon pengintai tersebut dikembangkan oleh unit penelitian teknologi luar angkasa di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China yang berafiliasi dengan pemerintah.
"Balon dirancang untuk digunakan baik untuk keperluan militer maupun sipil, tetapi unit tersebut secara efektif dipimpin oleh militer," kata sumber tersebut.
"Unit itu juga menerbangkan balon mata-mata ke seluruh dunia, termasuk wilayah udara di atas Selat Taiwan dan Laut China Selatan," sambung sumber terkait.
Ada banyak teknologi ruang angkasa yang dibangun di China untuk keperluan sektor militer dan sipil, tetapi bagaimana tepatnya teknologi itu digunakan masih belum jelas.
Pada 2 Februari, AS mengungkapkan bahwa mereka sedang melacak apa yang diyakini balon pengintai dengan kemampuan terbang tinggi China yang terbang selama beberapa hari di wilayah udara mereka.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Jumat (10/2/2023) malam lalu bahwa mereka sedang ‘mengumpulkan dan memeriksa fakta’ tetapi menegaskan beberapa jam kemudian bahwa balon tersebut adalah pesawat observasi cuaca yang secara tidak sengaja memasuki wilayah udara AS, dan menunjukkan penyesalan atas insiden itu.
Baca Juga: Permanen Tinggalkan AS Roma, Nicolo Zaniolo Resmi Gabung Galatasaray
Penemuan balon oleh Amerika Serikat menyebabkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendadak menunda jadwal kunjungannya ke Beijing hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Petinggi China cukup terkejut dengan keseriusan perkembangan yang tidak terduga atas insiden tersebut dan sejak itu mengharuskan operator balon mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Xi secara pribadi.
Sumber itu juga mengatakan bahwa persetujuan dibutuhkan dalam situasi di mana sebuah kapal udara kemungkinan memasuki wilayah udara negara atau wilayah lain di waktu berlangsungnya acara penting dalam jadwal diplomatik.
Berita Terkait
-
AS Bersiap Akhiri Masa Bencana Covid-19 Pada 11 Mei
-
realme GT 3 Pakai Charger 240W, Siap Meluncur di Indonesia
-
Tiago Pinto Manajer Umum AS Roma, Akui Pihaknya Sempat Berbicara Kepada Agen Hakim Ziyech dan Chelsea untuk Deal Pemain
-
Insiden Balon Udara yang Tak Sembarangan, Sampai Bikin Amerika-Cihina Memanas
-
Permanen Tinggalkan AS Roma, Nicolo Zaniolo Resmi Gabung Galatasaray
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis