Suara.com - Sejumlah sumber dalam negeri menyebut, unit militer China bertanggung jawab atas perang udara dan siber dalam operasi balon yang terbang di atas wilayah udara Amerika Serikat (AS) sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh militer.
Hingga kini, China masih menyangkal tuduhan AS dan mengklaim pesawat itu digunakan untuk penelitian cuaca sipil. Tapi militer China tidak memberitahu Kementerian Luar Negeri mereka mengenai masuknya pesawat itu ke wilayah udara AS.
"Kondisi tersebut membuat Presiden Xi Jinping menyerukan adanya peningkatan komunikasi di antara pihak terkait," kata sumber tersebut.
Balon pengintai tersebut dikembangkan oleh unit penelitian teknologi luar angkasa di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China yang berafiliasi dengan pemerintah.
"Balon dirancang untuk digunakan baik untuk keperluan militer maupun sipil, tetapi unit tersebut secara efektif dipimpin oleh militer," kata sumber tersebut.
"Unit itu juga menerbangkan balon mata-mata ke seluruh dunia, termasuk wilayah udara di atas Selat Taiwan dan Laut China Selatan," sambung sumber terkait.
Ada banyak teknologi ruang angkasa yang dibangun di China untuk keperluan sektor militer dan sipil, tetapi bagaimana tepatnya teknologi itu digunakan masih belum jelas.
Pada 2 Februari, AS mengungkapkan bahwa mereka sedang melacak apa yang diyakini balon pengintai dengan kemampuan terbang tinggi China yang terbang selama beberapa hari di wilayah udara mereka.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Jumat (10/2/2023) malam lalu bahwa mereka sedang ‘mengumpulkan dan memeriksa fakta’ tetapi menegaskan beberapa jam kemudian bahwa balon tersebut adalah pesawat observasi cuaca yang secara tidak sengaja memasuki wilayah udara AS, dan menunjukkan penyesalan atas insiden itu.
Baca Juga: Permanen Tinggalkan AS Roma, Nicolo Zaniolo Resmi Gabung Galatasaray
Penemuan balon oleh Amerika Serikat menyebabkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendadak menunda jadwal kunjungannya ke Beijing hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Petinggi China cukup terkejut dengan keseriusan perkembangan yang tidak terduga atas insiden tersebut dan sejak itu mengharuskan operator balon mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Xi secara pribadi.
Sumber itu juga mengatakan bahwa persetujuan dibutuhkan dalam situasi di mana sebuah kapal udara kemungkinan memasuki wilayah udara negara atau wilayah lain di waktu berlangsungnya acara penting dalam jadwal diplomatik.
Berita Terkait
-
AS Bersiap Akhiri Masa Bencana Covid-19 Pada 11 Mei
-
realme GT 3 Pakai Charger 240W, Siap Meluncur di Indonesia
-
Tiago Pinto Manajer Umum AS Roma, Akui Pihaknya Sempat Berbicara Kepada Agen Hakim Ziyech dan Chelsea untuk Deal Pemain
-
Insiden Balon Udara yang Tak Sembarangan, Sampai Bikin Amerika-Cihina Memanas
-
Permanen Tinggalkan AS Roma, Nicolo Zaniolo Resmi Gabung Galatasaray
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu