Klaim Rekomendasi TGIPF Sudah Dijalankan, Mahfud MD: Banyak yang Belum Selesai, Itu Biasa

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kalau rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan sudah dijalankan. Karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, maka menurutnya wajar apabila masih ada yang belum selesai.

"Ada yang bertanya, bagaimana dengan rekomendasi TGIPF lainnya? Lha, semua rekomendasi TGIPF sudah dilaksanakan," kata Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/2/2023).

Mahfud menyebut kalau rekomendasi TGIPF itu sudah dijalankan termasuk penegakan hukumnya. Menurutnya menjadi hal yang lumrah apabila dari seluruh pelaksanaan rekomendasi TGIPF tersebut ada yang belum selesai.

"Bahwa pelaksanaannya bertahap dan banyak yang belum selesai itu biasa saja," ucapnya.

Ia menekankan bahwa rekomendasi TGIPF harus dijalankan sesuai mekanisme yang telah diatur dan disepakati antara pemerintah, PSSI dan FIFA.

"Kalau mau-maunya sendiri juga takkan bisa," ucapnya.

TGIPF yang beranggotakan 10 orang itu dibentuk untuk mengusut Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Sebanyak 132 orang meninggal dunia karena gas air mata yang diarahkan ke tribun penonton serta penyebab lainnya usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya berakhir.

Dalam laporan yang dibuat, setidaknya terdapat 12 rekomendasi dari TGIPF untuk PSSI. 12 rekomendasi yang dimaksud ialah:

1. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana saat laporan ini disusun sudah mencapai 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang atau ringan yang sebagian bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
2. Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air. Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.
3. Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance) perlu segera bagi PSSI untuk merevisi statuta dan peraturan PSSI. PSSI juga mendesak untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha dibawah PSSI.
4. Dalam rangka membangun persepakbolaan nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penyelamatan PSSI tidak cukup hanya berpedoman pada Statuta PSSI yang isinya banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, namun perlu pula didasarkan pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik atau keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto). Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan dalil keselamatan publik ini adalah aturan moral dan nilai-nilai etik yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan kita berbudaya.
5. PSSI dan Polri berkoordinasi untuk menyusun regulasi pengamanan pertandingan sepakbola yang sesuai dengan standar FIFA. Unsur kepolisian hanya sebagai supervisi, tenaga pengamanan direkrut dari tenaga profesional atau steward yang dilatih dan disiapkan oleh Mabes Polri dan PSSI di bawah pengendalian Mabes Polri.
6. Merevisi regulasi PSSI untuk menghilangkan potensi conflict of interest dalam kepengurusan PSSI.
7. Pengurus PSSI berkewajiban untuk merevisi atau membuat peraturan termasuk tentang tanggung jawab (Pasal 3d Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI Tahun 2021).
8. Memastikan bahwa semua regulasi PSSI dilaksanakan sesuai dengan aturan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap berakhirnya pertandingan.
9. PSSI harus melakukan pembinaan kepada para pelaku olahraga (match comm, SO [security officer], wasit, juri, panpel) melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tersertifikasi secara berkala.
10. Melakukan pembinaan terhadap stakeholder (pemangku kepentingan) persepakbolaan nasional.
11. Dibutuhkan pengurus PSSI hadir secara fisik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir pertandingan (pasca pertandingan).
12. Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Baca Juga: Berlangsung Kondusif, Sidang Lanjutan Tragedi Kanjuruhan Minim Pengamanan : Enam Polisi saja yang Berjaga ?