Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau pembangunan rumah menteri di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Presiden turut menyampaikan optimisme terkait kelancaran pembangunan IKN yang telah dimulai.
Selain rumah menteri, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur hingga perkantoran juga sudah dimulai di ibu kota Indonesia masa depan itu. Nantinya, Jokowi berencana agar upacara bendera peringatan kemerdekaan RI bisa dilakukan di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.
"Saya hanya ingin sampaikan sebuah optimisme bahwa IKN ini sudah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, kantor dan ini rumah menterinya," ujar Presiden Jokowi di sela peninjauan pembangunan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Jokowi menjelaskan bahwa pengerjaan fisik IKN sudah dimulai dengan progres yang terus berjalan. Dengan begitu, lanjutnya, maka tidak perlu ada pihak yang meragukan pembangunan IKN.
"Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu, lapangannya sudah bergerak seperti ini," terang Jokowi.
Presiden Jokowi melanjutkan, pembangunan IKN dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan IKN kemungkinan akan dilakukan dalam kurun 10-15 tahun, bukan hanya dua atau sampai lima tahun.
Hal tersebut, kata Jokowi, jamak dilakukan di negara-negara yang juga telah melakukan pemindahan ibu kota.
“Ini memang bukan proyek 2 sampai 5 tahun. Ini bisa 10-15 tahun sama dengan kota-kota di negara lain yang pindah itu juga memulainya dan selesainya sama dengan kurun waktu yang saya sampaikan," tambah Jokowi.
Kepala Negara menargetkan upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat dilakukan di IKN pada 17 Agustus 2024.
Baca Juga: Santer Dikabarkan Jadi Menpora, FX Rudy Beri Tanggapan Mengejutkan
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau pembangunan rumah-rumah menteri di IKN. Total terdapat 36 rumah menteri di kawasan tersebut yang ditargetkan dapat selesai dibangun pada Juni 2024.
"Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ucap Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia sedang membangun IKN yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.
Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, IKN akan mengusung kota yang berkonsep modern, kota pintar, dan kota ramah lingkungan.
Pembangunan ibu kota baru ini diperkirakan rampung secara keseluruhan pada 2045 dengan kebutuhan biaya diperkirakan mencapai Rp466 triliun. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Santer Dikabarkan Jadi Menpora, FX Rudy Beri Tanggapan Mengejutkan
-
Jokowi Tinjau Persemaian Mentawir IKN untuk Mendukung Penghijauan di Kalimantan
-
Sesumbar PDIP Sudah Buktikan Jadi Partai Sukses: Usung Jokowi, Menang Dua Kali
-
IKN Diharapkan Jadi Kawasan Ramah Anak
-
PDIP Tegaskan Tak Sudi Bergabung Dengan Koalisi Perubahan: Kami Jelas Beda!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!