Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) baru-baru ini mengklaim sebagai partai yang sukses. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kesuksesan partainya bisa dibuktikan dari kemenangan Pemilu dua kali beruntun dengan mengusung Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden.
Menurutnya, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini sudah dikenal sebagai partai sukses usai meraih kemenangan dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Terlebih dalam pemilu terakhir, PDIP berhasil menang di 18 provinsi.
"Sudah dibuktikan ketika Bapak Jokowi dicalonkan pada tahun 2014 dan 2019. Terbukti PDIP mampu menang di 18 Provinsi di tahun 2019," ujar Hasto di sekolah partai DPP PDIP Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Pernyataan itu sendiri disampaikan Hasto guna menanggapi pertanyaan wartawan seputar capres dari Partai NasDem, Anies Baswedan. Wartawan menanyakan apakah PDIP tidak merasa khawatir melihat Anies sudah mulai bergerak mengumpulkan dukungan melalui safari politik di berbagai wilayah Indonesia.
Secara tegas, Hasto menegaskan bagi PDIP, yang terpenting adalah bergerak bersama-sama. Ia menandaskan bahwa yang akan bergerak adalah seluruh anggota kader dan simpatisan yang menyatu dengan rakyat.
Selain itu, Hasto juga menyentil jika ada sosok capres yang bergerak sendiri dalam urusan pencapresan. Ia memandang jika capres bergerak tidak berdasarkan kolektif, melainkan hanya per orang, maka situasi itu hanya memicu banyak utang.
"Bagi PDI Perjuangan, calon ini kan tidak berdiri sendiri, bergerak kemana-kemana," jelas Hasto.
"Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per-orang, kalau orang per-orang sendiri yang bergerak nanti dia akan banyak utang," tambahnya.
Hasto juga kembali menegaskan jika keputusan PDIP dalam menentukan calon presiden 2014 ada di tangan Megawati Soekarnoputri. PDIP, lanjutnya, juga tidak terburu-buru dalam mendeklarasikan calon dan masih menunggu momentum yang tepat.
Baca Juga: Ditanya Apakah Ketar-ketir Lihat Anies Safari, PDIP Skakmat Pakai Isu Utang
"Sekali lagi, bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan ketua umum ibu Megawati Soekarnoputri," tandasnya.
Terakhir, Hasto menyebut bahwa sosok capres yang akan dipilih tentu tidak bergantung pada cepat atau lambatnya deklarasi, melainkan terlihat dari kualitas pemimpin tersebut. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Ditanya Apakah Ketar-ketir Lihat Anies Safari, PDIP Skakmat Pakai Isu Utang
-
Tiba di Kantor PKS Naik Delman, Anies Baswedan Disambut Simpatisan: PKS Menang Anies Presiden
-
Cawapres Masih Buntu, Koalisi Perubahan Disarankan Gandeng Tokoh Non Partai sebagai Jalan Tengah
-
PDIP Tegaskan Tak Sudi Bergabung Dengan Koalisi Perubahan: Kami Jelas Beda!
-
Tak Ada SBY di Antara AHY dan Surya Paloh, Deal-dealan NasDem dan Demokrat Belum Final?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari