Megawati Soekarnoputri yang dilaporkan ke Komnas Perempuan setelah pidato terkait dengan ibu-ibu suka pengajian viral di media sosial.
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan Republik Indonesia buntut dari pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu suka ikut pengajian.
Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai seorang Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus sebagai seorang yang menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati tersebut melalui surat yang telah dikirimkan kepada Komnas perempuan, lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta yang dikirimkan pada hari Rabu (22/2/2023).
Tri Wahyu sebagai Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta menyebutkan bahwa pelaporannya tersebut didasarkan pada ucapan Megawati yang membahas soal ibu-ibu suka mengikuti pengajian, tetapi kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya.
Pidato tersebut disampaikan oleh Megawati dalam sebuah acara kick off Pancasila Dalam Tindakan yang ditayangkan dalam kanal YouTube BKKBN pada hari Kamis (16/2/2023).
Disebutkan bahwa Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut tidak menemukan basis data yang digunakan oleh Megawati tersebut. Baik itu yang bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dari dinas-dinas terkait di level daerah.
Tri menyebut bahwa beberapa pengajian yang diikuti oleh ibu-ibu justru turut menghadirkan tema yang membahas terkait dengan penanganan stunting. Contohnya di Sulawesi Selatan berdasarkan pada situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian tersebut menghadirkan penyuluh untuk membahas penanggulangan stunting.
Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut meminta kepada Megawati untuk bijak dalam menyampaikan pandangan yang harusnya didasarkan pada data ilmiah, bukan pada opini bernuansa pelabelan negatif semata.
Baca Juga: Megawati Wanti-wanti Kader Perempuan: Masuk PDIP Bukan Hanya Mikir Jadi Legislatif Nikmati Gaji!
Dugaan Pelabelan Negatif
Dalam laporannya tersebut, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta kepada Komnas Perempuan RI untuk mengkaji adanya dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender dalam pidato yang disampaikan oleh Megawati. Kajian tersebut diharapkan tuntas sebelum tanggal 8 Maret 2023 di mana itu merupakan momentum Hari Perempuan Internasional.
Komnas Perempuan Diminta Menegur
Tidak hanya itu, disebutkan bahwa jika benar dugaan tersebut maka Komnas Perempuan RI diminta untuk menegur Megawati secara tertulis ditembuskan kepada publik.
Dan terakhir, ia meminta kepada Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut.
Sekretaris Umum Bamusi PDIP Sebut Megawati Tidak Melarang
Di sisi lain, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP Nasyirul Falah Amru menjelaskan maksud dari Megawati yang heran dengan ibu-ibu suka ikut pengajian. Bagi Falah, Megawati tidak pernah melarang para ibu-ibu untuk turut serta mengikuti pengajian.
Menurut Falah, Megawati hanya meminta kepada ibu-ibu agar bisa seimbang dalam mengaji dan juga mengurus anak.
Masyarakat Diimbau Melihat Secara Menyeluruh Konteks Pidato
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta kepada semua pihak untuk melihat secara menyeluruh pidato Ketua Umum PDIP Megawati. Hal tersebut disampaikan Hasto merespons laporan koalisi pegiat HAM terhadap Megawati berkaitan dengan pidato yang menyinggung ibu-ibu pengajian.
Hasto menyebut bahwa Megawati justru tengah memberikan pendidikan kepada keluarga untuk mencegah anak-anak terkena stunting.
Hasto memandang bahwa Megawati menginginkan gizi anak-anak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga.
Dibela FX Rudy
Tidak hanya Hasto Kristiyanto, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo membela Megawati yang juga Ketua Umum PDIP tersebut.
Rudy menyebut bahwa pernyataan Megawati tidak ada tendensi untuk menjelekkan agama. Meski demikian, ia memandang pelaporan tersebut sah-sah saja dan merupakan hak dari setiap warga negara.
Terlebih lagi menurut Rudi sebelum mengungkapkan kalimat tersebut, Megawati berkali-kali mengucapkan kata maaf. Rudy menilai bahwa pernyataan tersebut karena keprihatinan dengan kasus stunting.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Klaim Tak Ada Motif Elektoral Dukung Proporsional Tertutup, PDIP: Prinsipnya Mau Tertutup Atau Terbuka Kami Siap
-
Megawati Wanti-wanti Kader Perempuan: Masuk PDIP Bukan Hanya Mikir Jadi Legislatif Nikmati Gaji!
-
PKS Susul Demokrat dan NasDem Usung Anies, PDIP Tetap Ogah Bergabung Koalisi Perubahan: Antitesa Jokowi
-
Elektabilitas Ganjar Teratas di Survei Litbang Kompas, Sekjen PDIP: Buah dari Kaderisasi
-
Demokrat Pamer Koalisi Perubahan Lebih Maju, Hasto PDIP: Kalau Iklankan Produk Pasti Kecap Nomor Satu
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka