Soroti Gaya Hedonis Anak Pegawai Pajak, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Hidup Itu Berlebihan!

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa oknum aparatur negara yang memamerkan gaya hidup mewah bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Wapres menyoroti pemberitaan mengenai gaya hidup mewah seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang keluarganya juga mendapatkan banyak kecaman.

“Jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat terutama mereka yang membayar pajak kepada pemerintah, kemudian mereka wah, mereka menjadi ada ketidakpercayaan karena pajak yang dibayarkan digunakan oleh orang per orang. Saya kira itu penting,” kata Wapres usai meninjau Posyandu Siola Matahari, di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (24/2/2023).

Wapres menyampaikan bahwa gaya hidup sederhana harus diaplikasikan di semua tingkat kehidupan masyarakat, sehingga bisa meminimalisasi ledakan yang dipicu akibat kesenjangan sosial.

“Mengenai masalah hidup sederhana saya kira itu harus menjadi gaya hidup para pejabat dari atas sampai ke bawah, jangan sampai hidup itu (berlebihan),” jelas Wapres.

Di samping itu, Wapres juga mendukung tindakan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di jajaran kementerian yang dipimpinnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menyampaikan dukungannya atas tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menyikapi kejadian ini di jajarannya.

“Saya kira tindakan Bu Menteri (Keuangan) itu sudah benar, ya kalau ada pejabat yang memamerkan hidup hedonis itu perlu diingatkan ya,” kata Wapres.

“Kepercayaan masyarakat itu penting. Karena itu kalau ada (pejabat bergaya hidup mewah), tindakan Bu Menteri tepat sekali,” tambahnya.

Baca Juga: David yang Dianiaya Oleh Anak Pejabat Pajak Ternyata Dari Keluarga Mualaf, Bersyahadat Tiga Tahun Lalu

Menutup keterangan persnya Wapres berpesan, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya di bidang keuangan dan pajak, perlu adanya transparansi dan literasi tentang pemanfaatan dana pajak yang tepat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat.

“Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat, itu memang dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat, apa itu sekolah, jalan, infrastruktur, bansos, dan semua untuk kepentingan masyarakat,” jelas Wapres.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. [ANTARA]