Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (28/2/2023). Kawasan itu dibangun untuk industri hijau terbesar di dunia.
Jokowi menerangkan kalau luas KIPI mencapai 13 ribu hektare. Di sana terdapat pembangunan industri EV baterai, pembangunan petrokimia, dan pembangunan industri alumunium.
"Semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara," terang Jokowi.
Jokowi meyakini kalau nantinya kawasan tersebut bisa menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Produk-produk hijau itu yang dinilainya akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau tersebut.
"Kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau. Inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara," tuturnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa kawasan KIPI mampu menjadi masa depan Indonesia yang dapat menjadi daya tarik bagi industri yang memproduksi produk hijau.
"Masa depan Indonesia ada di sini kalau ini terealisasi dengan baik. Semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini, industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini," ucapnya.
Jokowi menambahkan dia akan terus memonitor progres pembangunan kawasan industri hijau tersebut. Dirinya memastikan agar pembangunan kawasan KIPI dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
“Progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya tadi tanya di lapangan tidak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplet, sudah siap."
Baca Juga: Bertemu Komnas Perempuan, Jokowi Dukung Implementasi UU TPKS
Berita Terkait
-
Tiba di Kalimantan Utara, Jokowi Bakal Temui Nelayan dan Tinjau Kawasan KIPI
-
Rambut Jokowi Berantakan saat Pidato, Cara Iriana Beritahu Jadi Sorotan: Perhatian Banget!
-
CEK FAKTA: Jokowi dan Kapolri Saksikan Pemakaman Ferdy Sambo yang Tewas di Penjara, Benarkah?
-
Bertemu Komnas Perempuan, Jokowi Dukung Implementasi UU TPKS
-
Belum Lama Masuk Politik, Nama Verrel Bramasta Udah di-Mention Presiden Jokowi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian