Satu harapan Nur Laila, hanya ingin kembali memeluk sang suami dengan rasa cinta yang tak akan pernah padam.
Harapan Relokasi
Terkait dengan wacana relokasi tempat tinggal terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, salah satu warga bernama Khasanah menyampaikan persetujuannya akan rencana tersebut.
"Soalnya nyari nafkah juga kan di daerah situ. Pemulung-pemulung juga kan daerah situ juga semuanya," kata Khasanah.
Sebenarnya Khasanah merasa tak yakin untuk relokasi rumah mengingat ada keluarga dan di sekitar tempat itu menjadi ladang penghasilannya. Namun, dia merasa trauma kejadian itu terulang mengingat sebelumnya pernah terjadi juga di tahun 2009.
Harapan Khasanah, semoga wacana tersebut benar terlaksana agar dirinya bisa beraktivitas sehari-hari untuk mencari nafkah bagi keluarganya."Gak masalah mau dibuat rusun atau rumah, yang penting jangan sampai luar Jakarta lah," katanya.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera merelokasi tempat tinggal korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang, terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Presiden Jokowi saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu.
Dalam peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan belasungkawa untuk para korban insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.
Menurut Kepala Negara, relokasi untuk para korban secepatnya diputuskan Menteri BUMN, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan para penduduk ke reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan. "Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," katanya.
Presiden menilai permukiman penduduk yang berada di sekitar lokasi Depo Pertamina termasuk zona berbahaya. Oleh karena itu, Menteri BUMN diminta untuk melakukan evaluasi dan audit lokasi-lokasi Depo Pertamina lainnya yang menyimpan bahan bakar.
"Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai, entah harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang di dalamnya sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan permukiman penduduk," kata Presiden.
Usai meninjau lokasi posko kebakaran, Presiden Jokowi membagikan paket sembako dan kaus kepada warga yang telah menunggunya di sepanjang Jalan Alur Laut.
Data sementara, jumlah korban tewas akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang mencapai 19 orang. Tak hanya itu, puluhan orang juga mengalami luka-luka akibat kebakaran maut itu. Kemudian, ada tiga orang yang dilaporkan masih dicari lantaran dinyatakan hilang saat kejadian nahas tersebut. Bahkan, ratusan warga pun terpaksa mengungsi di sejumlah posko.
Berita Terkait
-
Kebakaran Telan Banyak Nyawa Warga karena Sasar Pemukiman, Opsi Relokasi Depo Pertamina Plumpang Dianggap Tepat
-
Buntut Kebakaran Depo Plumpang, Komisi VII DPR RI Segera Panggil Direksi Pertamina
-
Jokowi: Lokasi Depo Pertamina Plumpang Zona Bahaya
-
Kala Peringatan Keras Ahok soal Warga Tanah Merah Tidak Digubris Anies
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri