Gaji dan Tunjangan Petinggi di Kemenkeu Ciptakan Ketimpangan dan Kecemburuan

Suara.com - Ketum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh meminta Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap gaji dan tunjangan para pejabat Kemenkeu, terutama perpajakan buntut kasus Rafael Alun Trisambodo.

Ia lantas membandingkan gaji dan tunjangan antara ASN di DKI Jakarta dan luar ibu kota yang menurutnya sangat timpang. 

"Pegawai Kementerian Keuangan Eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, misal dikirim menjadi camat di Kabupaten Lembata. Enggak mau. Nangis dia," kata dia dalam webinar 'ASN Sultan & Pendapatan Timpang' yang tayang melalui kanal YouTube Korpri Nasional.

"Tapi coba camat di Kabupaten Nagan Raya, sama-sama Eselon III lalu dikirim menjadi Subdit di Direktorat Jenderal Pajak, dia akan senang," sambung Zudan.

Dengan alasan inilah yang lantas membuatnya meminta Presiden Jokowi agar segera membentuk komite penggajian nasional untuk mengatur sistem penggajian.

Selain itu, fenomena ini juga memunculkan ketidakadilan dan berdampak pada pola promosi jabatan yang tidak sesuai hingga mutasi dan rotasi yang tidak adil pula.

Menurutnya, saat ini pola mutasi seperti ini akan sulit, karena masing-masing kementerian lembaga memiliki pendapatan dengan ketimpangan tinggi.

Untuk itu ia mendesak agar presiden segera membentuk komite nasional yang merombak seluruh sistem penggajian tersebut.

"Hal-hal seperti ini harus menjadi pemikiran menyeluruh dari komite yang harus dibentuk oleh bapak Presiden-komite yang mengatur sistem penggajian nasional. Kalaupun tidak, dibentuk saja dari menteri-menteri secara ex-officio," kata dia.

Baca Juga: CEK FAKTA: Resmi! Rumah Rafael Alun Disegel Paksa, Benarkah?

Para pejabat Kemenkeu, baik perpajakan hingga bea cukai yang belakangan ini gaya hidupnya disorot berkat kekayaan yang melimpah hingga mendapatkan sorotan publik.

Sayangnya, Jokowi justru meminta semua pimpinan kementerian/lembaga untuk mengarahkan jajarannya agar tidak pamer harta dan kekayaan.

Hal ini belakangan banyak diperbincangkan usai pengungkapan kekayaan sejumlah petinggi Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang kerap pamer harta di media sosial, termasuk keluarga mereka.

Fenomena ini mulai sangat disorot berkat kasus penganiayaan yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy yang juga senang pamer harta.