Suara.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengakui memang Partai Golkar sudah menyodorkan nama-nama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pengganti Zainudin Amali. Namun, dirinya belum memutuskan siapa figur yang dipilih sebagai Menpora yang baru.
"Menpora belum diputuskan tapi nama nama dari pak Ketua Golkar sudah ke kita. Tapi belum diputuskan, belum saya putuskan," kata Jokowi ditemui usai acara penghargaan penanganan Covid-19 di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Saat ditanya siapa nama-nama yang sudah disodorkan Partai Golkar sebagai pengganti Zainudin Amali, Jokowi mengaku tak hafal.
"Nama yang masuk waduh enggak hafal," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun meminta kepada awak media bertanya langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto soal nama-nama yang disodorkan sebagai calon Menpora pengganti Zainudin Amali.
"Nanti pak ketua Golkar saja," pungkasnya.
Calon Menpora
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan, bahwa kekinian masih menunggu keputusan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi soal siapa pengganti Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Golkar sendiri sudah menyodorkan paling tidak 3 nama kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Zainudin Amali menjadi Menpora.
Baca Juga: Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata Dengan Megawati, Bahas Pemilu 2024
"Ya tergantung, kami tunggu saja dari pak presiden," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/3/2023).
Ia mengatakan, komunikasi dirinya dengan Zainudin Amali terus dilakukan. Terlebih soal siapa pengganti Zainudin sebagai Menpora nantinya.
"Komunikasi setiap hari," tuturnya.
Sementara di sisi lain, ditemui di tempat yang sama, Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus, mengatakan, bahwa Golkar memang sudah menyodorkan 3 nama kadernya sebagai pengganti Zainudin.
Nantinya hal itu, kata dia, akan tergantung Jokowi sebagai presiden yang akan memilih. Sebab, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Ya pasti kira-kira pak airlangga nyetor 3 lah nama. Mungkin 3 dipilih presiden mau yang mana," katanya.
Berita Terkait
-
Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata Dengan Megawati, Bahas Pemilu 2024
-
Makna Di Balik Hidangan Sayur Lodeh Saat Pertemuan Jokowi Dan Megawati, Simbol Berbagai Tantangan
-
Soal Kebersamaan Jokowi Dengan Prabowo-Ganjar, Ngabalin: Tak Endorse Siapa-siapa, Presiden Juga Sering Sama Airlangga
-
Survei Terbaru SMRC: PDIP Teratas, NasDem Tak Kunjung Dapat Anies Effect
-
KIB Tak Kunjung Bahas Capres, Golkar Rela Kalau Bukan Airlangga?
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Soal Kasus Guru Atun Dihina Siswa di Kelas, Komisi X DPR: Ini Tamparan Keras Dunia Pendidikan
-
Daya Beli Terancam Gegara Harga Naik, DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng
-
Nekat Pungut Biaya? Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Terancam Sanksi Tegas!
-
KPK Usul Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi dan Dinasti Politik?
-
Peluang Juara Persija Semakin Kecil, Mauricio Souza Beberkan Masalah Tim
-
Saiful Mujani Kembali Dipolisikan Soal Makar, Kuasa Hukum Bilang Begini
-
Cetak Pemimpin Antikorupsi, Gubernur Lemhannas Bawa Peserta P4N Belajar Langsung ke KPK
-
Selat Malaka di Tengah Bayang-bayang Konflik Global, Sinyal Keras dari Singapura
-
Pembahasan Formal RUU Pemilu Belum Dimulai, PAN Usul Jadi Inisiatif Pemerintah
-
Tanggapi Usulan KPK Soal Masa Jabatan Ketum Parpol, Sekjen Golkar: Demokrasi Internal Lebih Penting