Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto angkat bicara menanggapi kritikan sejumlah pihak soal kembali terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023-2028. Anwar Usman sendiri diketahui merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi.
Hasto Kristiyanto menilai, tak perlu ada yang dikhawatirkan soal adanya conflict of interest atas terpilihnya Anwar Usman.
Pasalnya, kata dia, selama Presiden Joko Widodo dan era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri memimpin, tak akan ada konflik kepentingan.
"Kalau presidennya dipimpin oleh Pak Jokowi, Ibu Mega, nggak perlu khawatir terhadap conflict of interest, karena terbukti," kata Hasto kepada wartawan dikutip Selasa (21/3/2023).
Menurutnya, tak adanya konflik kepentingan telah terbukti pada 2019 silam, yakni tidak ada kondisi di mana PDIP tiba-tiba memperoleh kenaikan suara di pemilu hingga 300 persen.
Ia pun menyinggung soal pemerintahan terdahulu yang menggunakan instrumen kekuasaan untuk menaikkan suara partai tertentu hingga 300 persen. Hasto tak menjelaskan soal pemerintahan dan partai yang dimaksud.
"Terbukti pada Pemilu yang lalu PDIP tidak naik 300 persen. Tidak ada manipulasi di DPT, tidak ada upaya rekrutmen dari KPU untuk masuk di dalam pengurus jajaran partai politik, tidak ada. Semua equal treatment, sama," pungkasnya.
Untuk diketahui, MK melantik hakim konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Keduanya dilantik dalam Sidang Pleno Khusus di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK.
Berita Terkait
-
Pertemuan Megawati dengan Jokowi Hasilkan Kesepakatan Dukung Ganjar Maju Capres? Hasto: Tak Ada Kesepakatan
-
Masukan Jokowi ke Megawati Soal Capres, Hasto PDIP: Presiden Fokus Pemimpin Berkelanjutan, Jangan Seperti di Jakarta
-
Intens Komunikasi Dengan Parpol Koalisi Pemerintah, Hasto PDIP: Kecuali yang Sudah Usung Antitesa Jokowi
-
Soal Jokowi Beri Masukan Soal Capres ke Megawati Dalam Pertemuan, Hasto: Soal Nama Capres Tunggu Keputusan Ibu Mega
-
Ungkit Kekalahan Hasto PDIP di Pemilu 2009, Demokrat: Sistem Proporsional Tertutup Langkah Mundur Demokrasi!
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
Terkini
-
Di Balik Senyum di Posko Pengungsian, Perempuan Sumatra Menanggung Beban Sunyi yang Berat
-
Kendala Teknis di Kemenhaj, Pelunasan Biaya Haji Khusus 2026 Tersendat
-
KPK Panggil Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes dalam Kasus RSUD Koltim
-
KemenP2MI Kirim Logistik Bantuan Darurat untuk Ribuan Korban Banjir & Longsor di Sumatra
-
Program KDKMP Jadi Program Pemerintah Terpopuler, Menteri Ferry Raih Disway Awards 2025
-
Satgas PKH Mulai Bergerak, Usut Misteri Kayu Gelondongan Banjir Sumatra
-
Rekaman CCTV hingga Buku Nikah Dikirim ke Labfor, Laporan Perzinahan Inara Rusli Masuk Babak Krusial
-
Menata Ulang Jaminan Sosial untuk Mendorong Produktivitas Nasional
-
KPK Periksa Enam Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3 di Kemnaker
-
Rano Karno Minta Warga Jakarta Berbenah: Stop Buang Sampah ke Sungai!