Pramono Respons Demo Mahasiswa di HI: Silakan Protes, Jangan Rugikan Publik

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons aksi demonstrasi mahasiswa yang memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Di tengah gelombang protes yang menyasar kebijakan pemerintah, Pramono menegaskan hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Menurut Pramono, kebebasan berunjuk rasa telah dijamin oleh undang-undang dan menjadi hak setiap warga negara.

"Di dalam negara demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat, berunjuk rasa, itu dijamin oleh undang-undang," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono mengaku memahami semangat gerakan mahasiswa karena dirinya juga pernah terlibat dalam aktivitas kemahasiswaan saat muda.

"Tentunya, saya sebagai yang dulu aktivis, sangat menghormati dan menghargai itu," ujarnya.

Meski menghormati aksi penyampaian aspirasi, Pramono mengingatkan agar demonstrasi tetap berlangsung tertib dan tidak berujung pada perusakan fasilitas umum.

"Yang paling penting jangan kemudian fasilitas publik itu dirusak, diganggu, atau dicederai," tegasnya.

Politikus PDIP itu menilai kerusakan fasilitas publik justru akan merugikan masyarakat luas yang sehari-hari memanfaatkannya.

Baca Juga: Belum Sampai Bundaran HI, Aksi Mahasiswa Sudah Diwarnai Bentrokan dengan Aparat

"Karena bagaimanapun, kalau fasilitas publik itu kemudian dirusak, yang rugi ya publik sendiri," katanya.

Pramono pun berharap aksi mahasiswa dapat berlangsung damai tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.

"Kami, saya terutama, sebagai Gubernur Jakarta, mengharapkan bahwa penyampaian pendapat ini disilakan dilakukan sebaik-baiknya tanpa melakukan perusakan terhadap fasilitas publik," pintanya.

Sebagaimana diketahui, aksi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran HI pada Jumat ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kampus.

Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari kritik terhadap kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga sejumlah program pemerintah pusat.