Petaka Istri Doyan Pamer Harta, Rizky Alamsyah Dinonaktifkan dari Jabatan Ditjen Hubla!

Suara.com - Nama Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen) Hubla Muhammad Rizky Alamsyah mencuat ke permukaan buntut sang istri doyan pamer harta di media sosial. Kekinian, Rizky dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara waktu.

Rizky sendiri merupakan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub.

"Saudara Muhammad Rizky Alamsyah saat ini telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk memudahkan dilakukan pemeriksaan lanjutan," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangannya, Senin (27/3/2203).

Adita lantas menjelaskan kalau pihak Kemenhub telah meminta keterangan awal terhadap Rizky beserta istri terkait gaya hidup mewah yang ditampilkan di media sosial.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Kemenhub akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim internal. Tim internal tersebut terdiri dari unsur atasan, unsur pengawasan serta unsur kepegawaian.

Kalau terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka Rizky akan dikenai sanksi.

"Jika memang terbukti adanya pelanggaran disiplin tentunya akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia mewakili Kemenhub menyampaikan permohonan maaf atas tingkah laku keluarga pegawainya.

Tak Patuh LHKPN

Baca Juga: Rekam Jejak Muhammad Rizky Alamsyah, Pejabat Kemenhub yang Istrinya Terciduk Doyan Flexing

Pembuat Komitmen Kemenhub Ditjen Hubla M Rizky Alamsyah diduga tak laporkan sejumlah harta di LHKPN yang dimilikinya.

Kecurigaan ini muncul ketika sebuah akun Twitter mengunggah gambar istri dari pejabat tersebut yang sering bepergian ke luar negeri dan mengendarai mobil mewah. Akun tersebut juga mengunggah LHKPN yang dilaporkannya pada tahun 2020 lalu, senilai total Rp1.487.462.425.

Posisi Strategis dari M Rizky Alamsyah

Nama M Rizky Alamsyah sendiri merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Kemenhub Direktorat Jenderal Hubungan Laut. Ia merupakan bendahara pencairan termin seluruh vendor pembangunan kapal-kapal Sabuk Nusantara untuk program tol laut yang dijalankan pemerintah.

Mengacu pada cuitan akun Twitter @Part**Socmed, LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp1.487.462.425, angka yang terbilang kecil untuk pejabat yang ditempatkan di posisi strategis dalam pembangunan tol laut ini.

Harta Kekayaan yang Berbeda dengan Laporan