Suara.com - Ustad Abdul Somad atau UAS dikabarkan memberikan ultimatum keras kepada Presiden Joko Widodo. Ini setelah Presiden Jokowi mengeluarkan larangan untuk buka puasa bersama atau bukber.
Kabar mengenai ultimatum keras dari UAS ini dibagikan oleh akun YouTube pada Populer News Jumat, 24 Maret 2024. Hingga berita ini dipublikasikan, video tersebut sedikitnya telah disaksikan 4,6 ribu kali.
Dalam narasinya, video itu menyebut bahwa penceramah Ustaz Abdul Somad bersama para ulama telah melayangkan ultimatum keras kepada Presiden Jokowi karena melarang buka puasa bersama.
Adapun narasi yang dibagikan dalam judul video berikut ini:
"JOKOWI LARANG BUKBER?PARA ULAMA ULAMA BESAR LANGSUNG ULTIMATUM KERAS JOKOWI??"
Sedangkan judul dalam sampul video atau thumbnail sebagai berikut:
"AKIBAT LARANG BUKBER UAS BERSAMA PARA ULAMA ULTIMATUM KERAS JOKOWI."
Lantas benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Larangan Bukber Hanya untuk Pejabat: Bukan untuk Masyarakat
Berdasarkan penelusuran, kabar Presiden Jokowi mendapatkan ultimatum keras dari UAS karena melarang bukber adalah tidak benar.
Faktanya, isi video saat didengarkan sama sekali tidak ada bukti ataupun informasi kredibel yang mendukung ultimatum UAS dan para ulama.
Sebaliknya, video itu justru membahas pernyataan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis terkait perintah Presiden Jokowi yang melarang pejabat buka.
Dalam pernyataannya, KH Cholil Nafis mengatakan bahwa buka bersama sudah seperti acara pernikahan, di mana keduanya sama-sama menjadi tradisi masyarakat. Karena itu, ia mengaku tidak menemukan relevansi antara larangan bukber dengan penularan Covid-19.
Adapun pernyataan dari KH Cholil Nafis itu mengutip dari artikel Warta Ekonomi yang dipublikasikan pada 24 Maret 2023 lalu. Artikel yang dimaksud berjudul "Gak Beda dengan Kondangan, MUI Sentil Jokowi Soal Larangan Bukber: Tak Sesuai Tradisi Keagamaan Kita".
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka narasi UAS memberikan ultimatum keras kepada orang nomor satu di Indonesia karena melarang bukan puasa bersama adalah hoaks.
Narasi tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Berita Terkait
-
Jokowi Tegaskan Larangan Bukber Hanya untuk Pejabat: Bukan untuk Masyarakat
-
40 Persen Pendukung Ganjar Pranowo Puas dengan Kinerja Jokowi, 35 Persen Pendukung Prabowo Nilai Kinerja Jokowi Negatif
-
Media Israel Bahas Batalnya Drawing Piala Dunai U20 dan Sanksi FIFA, Singgung Pernyataan Presiden Jokowi
-
HOAKS, King Nassar Meninggal Dunia, Para Artis Datang ke Rumah Duka
-
Melihat dari Ekonomi dan Politik, SMRC: Masyarakat Cukup Positif Menilai Kinerja Pemerintah Jokowi-Maruf
Terpopuler
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 5 HP Realme RAM 12 GB dan Kamera Jernih Paling Murah Mulai Rp2 Jutaan
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Studi: Laju Dekarbonisasi Bangunan Global Belum Sejalan dengan Target Iklim, Apa Dampaknya?
-
Pengelolaan Air Berkelanjutan Dinilai Mendesak di Tengah Tekanan Industri dan Iklim
-
Perjanjian Ibrahim Cara Trump Paksa Negara Arab 'Bermesraan' dengan Israel
-
Miris! Korban Luka Berat di Otak, Pelaku Anak di Singkawang Malah Pamer Respons Tanpa Empati
-
Bukan karena Disembelih, 2 Kerbau Kurban di Kudus Tumbang Didor Polisi
-
Rp 1,3 Triliun Digelontorkan untuk Pembangunan Jalan di Sumut
-
Perang AS vs Iran Kembali Meledak! Kuwait Langsung Aktifkan Pertahanan Udara
-
Gerakan Pilah Sampah Jakarta Masih Berproses, Dampaknya Belum Terlihat
-
Kasus Duel Maut WNA Brunei di Blok M Masuk Radar Interpol, Ini Motifnya
-
Skandal Riset AI Kedokteran Demi Travel Grant, MGBKI Desak Audit Total