Suara.com - Kasus transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang turut menyeret Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat DPR RI memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memberikan klarifikasi.
Adapun Sri Mulyani turut hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/3/2023). Rapat tersebut diwarnai dengan perbedaan pendapat, hingga tudingan panas oleh anggota DPR RI terhadap sang Menkeu.
Sri Mulyani ngaku kaget dengan adanya transaksi Rp 300 triliun
Sang Menkeu berkelit di depan para anggota parlemen dan mengakui bahwa dirinya sempat dibuat kaget saat isu transaksi janggal tersebut mencuat.
Adapun keberadaan transaksi janggal tersebut berawal dari laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Sri Mulyani kaget lantaran kasus tersebut kadung diberitakan di media sebelum dirinya mengetahui terlebih dahulu. Alhasil, Sri Mulyani pertama kali mendengar kasus itu langsung dari media, bukan Mahfud MD maupun PPATK.
"Rabu, 8 Maret (2023), Pak Mahfud MD menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media," kata Sri Mulyani di hadapan para anggota dewan.
Sri Mulani juga mengklaim bahwa dirinya tak menerima surat dari PPATK pada tanggal yang diinformasikan. Adapun surat dari PPATK bari diterima Sri Mulyani pada Kamis, 9 Maret 2023, meski dalam surat dicantumkan tertanggal 7 Maret 2023.
Bahkan awalnya, saat Sri Mulyani, surat tersebut belum merinci nominal transaksi janggal yang dilaporkan. Hal itu membuat Sri Mulyani tak bisa berkomentar lebih. Ia pun sempat bertanya kepada Ketua PPATK di mana surat yang berisi nominalnya.
Baca Juga: Getol Bicara Keras Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Dituding Mau Singkirkan Sri Mulyani!
Alasan dijemput di apron bandara pakai Alphard
Sri Mulyani di tengah kasus ini juga menuai kontroversi lantaran disorot dijemput pakai mobil Alphard di apron bandara. Kejadian tersebut turut disoroti oleh Peter F Gontha, politisi NasDem.
Sri Mulyani kala selesai rapat mengklarifikasi ke awak media bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan protokol yang telah disediakan bandara, seperti yang telah dijelaskan pihak Angkasa Pura.
Kala itu, Sri Mulyani mendatangi kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Bandara Soekarno-Hatta.
DPR RI tuding Sri Mulyani punya pasukan buzzer
Rapat tersebut juga diwarnai dengan tudingan sosok Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang menuding Sri Mulyani punya pasukan buzzer di media sosial.
Berita Terkait
-
Getol Bicara Keras Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD Dituding Mau Singkirkan Sri Mulyani!
-
Puan Maharani Dihujat Usai Pakai Hijab dan Sampaikan Hikmah Puasa: Musuh Rakyat!
-
Terlambat Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20, Komisi X DPR Desak PSSI dan Pemerintah Lobi FIFA
-
Berapa Gaji dan Harta Said Abdullah? Anggota DPR PDIP yang Dituding Bagi-bagi Duit di Masjid
-
Aduh! Sri Mulyani Disentil Jokowi, Kenapa? Ada Apa?
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025