Suara.com - PSSI dibuat pusing tujuh keliling karena posisi tuan rumah Piala Dunia U20 terancam dicabut FIFA. Warkat Gubernur Bali disebut jadi biang keroknya. Padahal tiga tahum silam sudah akur. Mau jadi pahlawan kesiangan?
MAKTAB Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, tampak lengang, Senin awal pekan ini. Papan elektronik hitung mundur hari menuju Piala Dunia usia 20 tahun, mati.
Sehari sebelumnya, Minggu 26 Maret 2023, kantor itu justru ramai karena PSSI menggelar konferensi mendadak, setelah federasi sepakbola dunia atau FIFA membatalkan pengundian babak penyisihan grup Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar Jumat pekan ini di Bali.
“Ibu Tisha tidak ada,” kata seorang pegawai sekretariat PSSI.
Belakangan, Wakil Ketua Umum 1 Ratu Tisha diketahui berada di Bali. Dia menemani delegasi FIFA yang tetap memeriksa kesiapan Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, sebagai salah satu tempat kompetisi dua tahunan itu digelar, meski drawing batal.
Sang ketua umum, Erick Thohir, juga tidak ngantor. Dia dikabarkan langsung bergerak, melobi FIFA agar tidak mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi dua tahunan tersebut.
“Erick akan ke Zurich, konsultasi lebih lanjut dengan FIFA,” kata Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy.
Hanya Zainudin Amali, Wakil Ketua Umum 2, yang sempat menyambangi kantor PSSI sekitar jam sembilan malam.
Mantan menpora itu tak lama berada di ruang kerjanya. Tiga puluh menit kemudian, Amali kembali memasuki mobilnya yang segera berlalu.
Arya Sinulingga, anggota Exco PSSI, juga tak ada di tempat. Melalui pesan singkat kepada Suara.com malam itu, ia mengatakan belum mendapat surat resmi dari FIFA soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah.
Tapi, dia mengakui FIFA sudah memberikan pesan tegas membatalkan pengundian babak penyisihan grup, berikut alasan-alasannya.
“Pesannya jelas, karena ada penolakan dari Gubernur Bali,” kata Arya Sinulingga.
Dua pekan sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengirimkan selembar surat kepada Plt Menpora Muhadjir Effendy.
Warkat itu berisi penolakan Koster terhadap Timnas Israel berlaga di Bali. Alasannya, politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai kebijakan pemerintah Indonesia.
Selain itu, Koster dalam suratnya juga beralasan tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.
Berita Terkait
-
Respons Abu Janda Usai Jokowi Pidato Terkait Polemik Piala Dunia U-20: Terima Kasih Pak Telah Tetap Waras!
-
Jamin Timnas Israel Ikut Piala Dunia U-20, Jokowi: Indonesia Konsisten Dukung Palestina Merdeka
-
Yenny Wahid Syarat Israel Ikut di Piala Dunia U20, Jangan Hambat Sepak Bola Palestina
-
Penjelasan Presiden Joko Widodo Soal Piala Dunia U20, Warganet : Pecat Koster dan Ganjar!
-
Koar-Koar Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Rocky Gerung Curiga PDIP Punya Motif Politik Tersembunyi
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021