Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau perwakilannya tidak hadir dalam acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar DPP PAN, Minggu (2/4/2023) kemarin.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat banyak kemungkinan terjadi di balik absennya Megawati.
Pasalnya acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sejatinya menghadirkan pula para ketua umum partai di koalisi pemerintah. Tetapi lantaran ketidakhadiran Megawati dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, pertemuan itu terkesan pertemuan antara Jokowi dan dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Mengingat yang hadir adalah para ketua umum di dua partai koalisi tersebut.
Menakar absennya PDIP, Dedi melihat ada sebab dua hal politis. Pertama, pertemuan itu membahas soal PDIP terkait penolakannya pada peserta Israel di Piala Dunia U20. Di mana program itu potensial menjadi harapan unggulan Jokowi untuk menguatkan simpati publik yang dalam gelaran internasional.
"Masih terasa sisa keberhasilan Formula E yang digelar Anies Baswedan melalui Pemprov DKI Jakarta, terlebih gelaran Superboat di Toba juga tidak begitu kuat gaungnya. Sehingga, PDIP menjadi pembahasan tentu karena faktor kadernya menolak cukup kuat," tutur Dedi dihubungi, Senin (3/4/2023).
Sebab kedua, absennya PDIP dalam pertemuan ketum parpol dengan presiden itu menunjukkan perkembangan konflik internal antara Jokowi dan PDIP yang masih berlanjut. Jokowi dianggap ingin melepaskan pengaruh Megawati dan PDIP perihal arah dukungan politik ke depan.
"Meskipun beberapa waktu lalu sempat menemui Megawati dan Puan Maharani, bisa saja Jokowi masih enggan patuh pada PDIP utamanya terkait arah dukungan politik 2024. Ditambah dengan absen ya Nasdem maka menguatkan dugaan jika pertemuan itu memungkinkan membahas soal sikap PDIP dan imbas ke Pemilu 2024," kata Dedi.
Dedi menilai pernyataan Jokowi yang berujar tidak perlu saling menyalahkan dalam pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah tidak terlepas dari penolakan PDIP atas Timnas Israel.
Menurut Dedi sikap Jokowi bisa saja berbeda apabila penolakan itu datang dari NasDem, yang kini sudah membentuk Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.
"Karena tentu kelompok penolakan ada pada pihaknya, andai kelompok menolak di wilayah koalisi NasDem, sangat mungkin Jokowi memprovokasi publik untuk mengekspresikan kekecewaan secara mengemuka," kata Dedi.
Absennya Megawati dan PDIP
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengatakan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memang tidak bisa hadir di acara itu.
"Enam (parpol), karena Bu Mega ada di Jepang atau lagi di luar negeri nggak tahu. Saya nggak tahu diwakilin apa nggak, tapi ini karena pertemuan setingkat ketum parpol. Diwakili atau nggak saya nggak tahu," ujar Yandri di DPP PAN.
Sementara terkait tidak adanya petinggi NasDem, Yandri mengakui partai besutan Surya Paloh memang tak diundang. Meski demikian ia tak merinci alasan kenapa tak mengundang NasDem, padahal masih termasuk dalam koalisi pemerintah Jokowi.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Aparat Berhasil Jemput Paksa Arteria Dahlan, Benarkah?
-
Santer Dikabarkan Bakal Dilantik Jadi Menpora dan Kepala BNPT, Siapa Dito Ariotedjo dan Rycko Amelza?
-
Jokowi dan 5 Ketum Parpol Diskusikan Koalisi Besar, PPP Ajak NasDem dan Gerindra-PKB Gabung KIB
-
Jokowi Minta Pemain Timnas U-20 Tak Larut Dalam Kekecewaan Pasca Indonesia Gagal Jadi Tuan Rumah, Emangnya Gampang?
-
Dito Ariotedjo Dilantik Jadi Menpora Senin Sore Ini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing