Suara.com - Kabar terbaru datang dari pendaftaran IPDN 2023 yang sudah dibuka untuk publik. Pendaftarannya sendiri akan dilakukan secara online menggunakan tautan resmi yang dikeluarkan. Untuk informasi lengkap terkait syarat dan cara daftar IPDN 2023, Anda bisa simak di artikel ini.
IPDN sendiri termasuk dalam salah satu sekolah kedinasan yang jarang sepi peminat. Calon praja yang akan diterima pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 534 orang, dan tertera dalam surat Menpan RB Nomor B/675/M.SM.01.00/2023 tertanggal 29 Maret 2023.
Syarat yang Harus dipenuhi
Untuk syarat yang harus dipenuhi sendiri sejatinya cukup jelas disampaikan. Persyaratan umum akan berupa:
1. Merupakan Warga Negara Indonesia
2. Usia peserta didik minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Januari 2023 lalu
3. Tinggi badan pendaftar pria minimal 160 cm, dan bagi wanita 155 cm
Selanjutnya terkait persyaratan administrasi, adalah sebagai berikut:
1. Berijazah SMA atau MA, termasuk lulusan Paket C, bagi lulusan tahun 2020 sampai 2023, dengan ketentuan berikut:
Baca Juga: IPDN Buka Pendaftaran Sampai 30 April 2023, Simak Persyaratan dan Tahapan Seleksinya
- Nilai rata-rata ijazah minimal 70,00
- Nilai rata-rata ijazah untuk pendaftar di provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya minimal 65,00
- Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan/persamaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Berdomisili minimal 1 tahun di kabupaten/kota di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal), serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Hal ini dikecualikan bagi orang tua kandung peserta yang lahir di tempat pendaftaran, dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua dan/atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Surat keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dica/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan tahun 2023 untuk dokumen awal persyaratan pendaftaran
4. Surat Keterangan Orang Asli Papua atau OAP, khusus bagi peserta OAP ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh Kepala Distrik pada Kabupaten/Kota pendaftaran yang dibuktikan dengan cap/stempel basah
5. Pakta Integritas Tahun 2023
6. Alamat email yang aktif dan pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah
Persyaratan lainnya juga dicantumkan
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji
-
Janji Pemerintah Bantu Renovasi Sebagian Ponpes Tua dan Rawan, Cak Imin: Tapi Anggaran Kita Terbatas
-
Kasus Erika Carlina Naik ke Penyidikan, DJ Panda Dipanggil Polisi Pekan Depan!
-
Mau Kucurkan Dana Triliunan ke Bank Jakarta, Menkeu Purbaya: Jangan Sampai Saya Kasih Duit Panik