Suara.com - Polemik seputar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin memanas, terkini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan pembocoran dokumen hasil penyelidikan di komisi antirasuah.
Pembocoran dokumen penyelidikan itu diduga terkait dugaan korupsi pemotongan uang tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Belakangan, tuduhan soal pembocoran dokumen itu sudah dibantah oleh KPK.
Laporan itu sendiri dibenarkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Menurut dia, ada seorang oknum yang diduga membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.
Pembocoran dokumen itu, kata Boyamin, masuk kategori menghalangi penyidikan. Penegak hukum seperti KPK tak boleh berkomunikasi dengan pihak beperkara. KPK juga tak boleh membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen, serta membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan.
Dalam laporan itu, MAKI juga mengajukan saksi-saksi, di antaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, dan eks Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro.
Sebelumnya, terkait dugaan pembocoran dokumen ini juga sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Laporan ini dilayangkan oleh PB komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI). Menurut Ketua PB KAMI, Sultoni, bahwa dalam penyelidikan tersebut, ada beberapa inisial sebagai pihak yang membocorkan dokumen kasus Kementerian ESDM. Dua inisial yang didapati adalah Mr X dan Mr F.
Berkat munculnya dugaan tersebut, Sultoni dan pihaknya mendesak Dewas KPK untuk segera mendalami dugaan pembocoran dokumen tersebut.
Mr F adalah sosok yang disebut-sebut sebagai sumber pertama yang membocorkan dokumen ke pihak eksternal KPK. Dugaan kuat muncul bahwa Mr F adalah Firli Bahuri.
Terkait dengan tudingan tersebut, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/4/2023) membantah bahwa Mr F adalah pembocor dari internal KPK.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK Bicara Dampak Setelah Firli Bahuri Diduga Bocorkan Data Penyelidikan Korupsi
Ali Fikri juga membantah bahwa Mr F adalah Firli Bahuri. Bagi Ali, informasi tersebut tidak benar.
Berita Terkait
-
Foto Geng Rafael Alun Trisambodo Diungkap ke Publik, Ada Orang-orang Mantan KPK Terlibat: Mau Buka Sendiri atau Dibukain?
-
Bupati Meranti Muhammad Adil Ditahan KPK, Djarot: Bukan Kader PDIP
-
CEK FAKTA: Geger! Raffi Ahmad Tak Berkutik Diciduk KPK, Terlibat Transaksi dengan Rafael Alun
-
CEK FAKTA: Rumah Raffi Ahmad Digeledah KPK, Benarkah Temukan Bukti?
-
Sudah Komunikasi dengan Dewas KPK, Alexander Berharap 5 Pimpinan Segera Dipanggil Soal Pemberhentian Brigjen Endar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO