Suara.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar menekankan tentang pentingnya menjaga kerukunan masyarakat, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
“Hari ini adalah pertemuan yang sangat penting dan agak spesifik, memang judulnya bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dengan titik tekannya tentang kerukunan sosial, baik dalam, rangka pemilu maupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan sehari-hari,” kata Bahtiar dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekososbud) dengan tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Aman, Damai dan Harmoni” di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, (11/4/2023).
Bahtiar menyampaikan, Rakornas ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L) seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga jajaran TNI/Polri. Menurutnya K/L memiliki otoritas dan kemampuan dalam mengharmonisasi program, juga melakukan sinergi dalam penguatan ketahanan nasional Indonesia agar menjadi semakin kuat.
“Kemudian yang mengharmonisasi ini secara nasional dari sisi pembangunan tentu Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian (PPN/)Bappenas RI. Kemudian dari Kemendagri ada Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan ada dari Dirjen Bina Keuangan Daerah,” terangnya.
Dia berharap, acara ini menjadi momentum K/L untuk mendialogkan persoalan terkait ketahanan sosial budaya di Indonesia. Sebab, menurutnya, pembicaraan terkait ketahanan sosial budaya yang terkoordinasi secara nasional masih jarang dilakukan.
“Agak jarang kita bicarakan secara terkoordinasi (secara) lengkap, hari ini momentum awal dimotori oleh Kemendagri untuk mendiskusikan itu,” katanya.
Adapun mengenai alasan pemilihan lokasi acara Rakornas, Bahtiar mengungkapkan, Sultra dianggap sebagai kawasan pertumbuhan utama di Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan pembangunan sebagai sebuah capaian positif tentunya juga membawa dampak pada aspek sosial. Untuk itu, kata dia, dengan mendiskusikan hal-hal yang relevan, persoalan yang dikhawatirkan akan terjadi di masa mendatang dapat dicegah sedini mungkin.
“Begitu pula hal-hal yang memang sudah terlanjur terjadi hari ini, kita harus bicarakan,” pungkasnya.
Baca Juga: Mimpi PDIP Sejak Awal Bikin Kerja Sama Akbar Parpol, Disampaikan Lewat Safari Politik Puan
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Wapres Maruf Amin dan Raja Salman Dukung Anies Baswedan di Pilperes 2024, Benarkah?
-
Mendadak Partai Prima Gelar Rapat Pasca PT DKI Jakarta Batalkan Putusan
-
Ade Armando Menangis Usai Gabung Partai Solidaritas Indonesia, Yakin Bisa Lolos Pemilu 2024
-
4 Alasan Prabowo Unggul Atas Ganjar dan Anies versi ISC
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Dapatkan Dukungan Wapres Maruf Amin dan Raja Salman bin Abdulaziz untuk Pilpres 2024
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045