Suara.com - Di bulan Ramadhan ini KPK melakukan beberapa kali Operasi Tangkap Tangan atau OTT di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada banyak kasus korupsi terungkap dan berkembang dari OTT tersebut.
Beberapa dari pejabat yang terjaring OTT KPK bahkan tidak hanya terlibat dalam satu kasus, namun juga beberapa kasus lain yang nantinya dapat memberatkan hukuman mereka sebagai pelaku korupsi. Lalu, apa saja kasus yang berhasil diungkap oleh KPK melalui OTT di bulan puasa ini? Simak inilah selengkapnya.
1. Bupati Meranti Muhammad Adil
Publik mungkin masih ingat dengan pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan dengan sebutan "setan/iblis" dalam rapat pimpinan daerah di Riau beberapa waktu lalu karena merasa pihak pemerintah pusat hanya mengeruk sumber daya alam di Meranti dan tidak memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitar.
Tak sampai 1 tahun, Muhammad Adil mendadak terjaring OTT KPK pada Kamis, (06/04/2023) lalu. Pihak KPK juga menangkap 28 pejabat lain dalam OTT tersebut. Tak tanggung-tanggung, pihak KPK mengungkap bahwa Adil terlibat dalam 3 kasus yang berbeda, yaitu kasus dugaan suap pemeriksa keuangan, korupsi pemotongan anggaran dan gratifikasi jasa travel umrah.
2. OTT Balai Perkeretaapian DJKA Kemenhub Jawa Tengah
Belum selesai dari OTT Bupati Meranti, pihak KPK kembali mengejar pejabat lembaga lainnya untuk dijaring dalam OTT. Alhasil, 10 orang tersangka dari pimpinan DJKA Kemenhub, staff DJKA Kemenhub, hingga pihak swasta berhasil ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek track layout stasiun Tegal pada Selasa, (11/04/2023).
Pihak KPK langsung memboyong 10 orang tersangka menuju Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu, (12/04/2023) pagi. Dari hasil OTT, KPK mengamankan uang tunai dengan mata uang asing dan Rupiah dengan jumlah sekitar Rp 350 juta. Para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung dari 12 April hingga 1 Mei 2023 mendatang.
3. Kasus korupsi kereta api Trans Sulawesi
Baca Juga: Korupsi Pembangunan Rel Kereta Api, KPK: Sangat Berbahaya Bagi Keselamatan
Ternyata, OTT yang dilakukan kepada DJKA Kemenhub Jawa Tengah membuka kasus baru. Tak hanya kasus suap proyek track layout stasiun Tegal, para pejabat DJKA Kemenhub ini juga diketahui terlibat dalam kasus korupsi proyek kereta api (KA) Trans Sulawesi yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 29 Maret 2023 lalu.
"Dugaan korupsi DJKA Jawa Tengah ini juga terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," ungkap Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Kementerian Perhubungan buka suara soal OTT KPK tersebut. Pihaknya mengaku akan bekerjasama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi.
"Kami siap untuk bekerjasama dengan KPK untuk memberantas korupsi yang terjadi pada pejabat Kementerian Perhubungan. Hingga kini kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya," ungkap Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati saat ditemui wartawan pada Rabu, (12/04/2023) kemarin.
Hingga kini, KPK masih mencoba menyelidiki kasus dari OTT yang sudah dilaksanakan. Presiden Jokowi sendiri meminta para jajaran KPK untuk terus mengecek setiap kemungkinan proyek dengan nilai besar dan kemungkinan terjadinya korupsi di lembaga negara.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Korupsi Pembangunan Rel Kereta Api, KPK: Sangat Berbahaya Bagi Keselamatan
-
Ada Dugaan Korupsi di Proyek Perbaikan Jalur KA, Jokowi: Dikontrol Saja Ada Masalah, Apalagi Tidak
-
Jokowi Bicara Tangkap Tangan Pejabat DJKA Kemenhub: Tiap Hari Dicek, Masih Saja Ada OTT
-
Rekam Jejak Harno Trimadi, Pejabat Kemenhub yang Terjaring OTT KPK
-
Miris! Adik-adik Mentan Syahrul Yasin Limpo Terseret Pusaran Kasus Korupsi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
TelkomGroup Fokus Lakukan Pemulihan Layanan Infrastruktur Terdampak Bencana di Sumatra Utara - Aceh
-
Provinsi Maluku Mampu Jaga Angka Inflasi Tetap Terkendali, Mendagri Berikan Apresiasi
-
KPK Beberkan 12 Dosa Ira Puspadewi di Kasus ASDP, Meski Dapat Rehabilitasi Prabowo
-
86 Korban Ledakan SMAN 72 Dapat Perlindungan LPSK, Namun Restitusi Tak Berlaku bagi Pelaku Anak
-
Siapa Vara Dwikhandini? Wanita yang Disebut 24 Kali Check In dengan Arya Daru Sebelum Tewas
-
Prarekonstruksi Ungkap Aksi Keji Ayah Tiri Bunuh Alvaro: Dibekap Handuk, Dibuang di Tumpukan Sampah
-
Eks MenpanRB Bongkar Praktik Titipan CPNS Masa Lalu: Banyak, Kebanyakan dari Kalangan Kepala Daerah
-
Banjir Kepung Sumatera, DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Rombakan Besar Prolegnas 2026: RUU Danantara dan Kejaksaan Dihapus, RUU Penyadapan Masuk Radar Utama
-
DPR Soroti Rentetan Bencana di Sumatera, Desak Pemda Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan