Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan, impor kereta bekas dari Jepang tidak akan cukup menyelesaikan permasalahan masyarakat atau penumpang yang selalu menumpuk pada Commuter atau Kereta Listrik (KRL).
Andre menilai, impor kereta bekas tergantung pada keputusan pemerintah. Karena adanya keterpaksaan yang mendesak, rencana impor tersebut bisa saja disetujui.
"Kan kita udah sepakat nih harus ada keputusan dari pemerintah. Kita minta pemerintah ada keputusan akhir April selambat-lambatnya awal Mei. Kemungkinan pemerintah akan mengambil keputusan yang pertama, untuk 2023 karena memang ada situasi darurat keperpaksaan kemungkinan impor disetujui," katanya saat melakukan inspeksi di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2023).
Andre mengatakan, untuk 2024 waktu masih luas sehingga masih bisa retrovit di PT INKA. Setelah impor menurutnya, kebijakan tersebut harus disetop, produksi dalam negeri setelahnya harus dilakukan.
"Itu keputusan win win solusion-nya. Tapi keputusan itu nggak cukup nih," tuturnya.
Namun ia menegaskan, keputusan impor dan segala macamnya dianggap belum cukup menyelesaikan carut marut penumpang yang menumpuk.
"Harus ada penyelesaian soal stasiun karena kalau pun ditambah rangkaian, jadwal, kalau stasiun nggak dibenahi masyarakat akan tetep kayak cendol," ujarnya.
Lebih lanjut, Andre pun mengusulkan agar Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kebijakan transit penumpang terpusat di Stasiun Manggarai dihentikan terlebih dahulu.
"Makanya saya usul silakan DJKA fokus memperluas ini dulu. Transit Bogor Tanah Abang dihentikan dulu biarkanlah Bogor Tanah Abang langsung. Kenapa karena stasiun ini belum memenuhi kapasitas. Kapsitas ini 30 ribu orang sehari 120 ribu nggak cukup," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO