Suara.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK kembali menguak kasus korupsi di tubuh kementerian. Kali ini, KPK menjaring para pemangku jabatan di Balai Perkeretaapian DJKA di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
KPK menangkap 10 pejabat di lingkup DJKA Jawa Tengah atas dugaan korupsi proyek rel kereta api di sejumlah daerah. Hal tersebut tentu mencoreng nama baik Kemenhub.
Kendati demikian, pihak Kemenhub mengaku menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Kemenhub juga mendukung segala upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di instansi mereka.
Kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan para pemangku jabatan di kementerian ini bukanlah pertama kali yang terjadi. KPK pun sudah beberapa kali menangkap para mafia yang terbukti melakukan korupsi di kementerian sepanjang tahun 2022 hingga 2023 ini.
Lalu, kementerian apa saja yang terlibat dalam kasus korupsi? Simak inilah selengkapnya.
Korupsi di Kementerian Perhubungan
Korupsi proyek rel kereta api yang dilakukan oleh para pejabat DJKA Jawa Tengah pun terungkap lewat OTT yang dilakukan pada Selasa (11/4/2023) lalu. Korupsi proyek rel kereta api ini menyebabkan 10 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Penyelidikan pun dilakukan oleh KPK dengan menerbangkan para tersangka ke Jakarta demi mendalami kasus. Dari tangan para tersangka, KPK berhasil menyita uang tunai ratusan juta rupiah.
Korupsi di Kementerian ESDM
Baca Juga: Pendiri Relawan Anies Jadi Tersangka Penyuap Wali Kota Bandung
KPK pun juga mengungkap kasus manipulasi tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2020 hingga 2022 di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). di mana mereka di bawah naungan Kementerian ESDM.
Kasus tersebut membuat KPK melakukan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba dan Kantor Pusat Kementerian ESDM di Jalan Merdeka Selatan pada Senin (27/3/2023) lalu. Hasilnya, KPK menetapkan 10 orang tersangka, termasuk para kepala biro di Kementerian ESDM.
Korupsi di Kementerian Pertahanan
Pada awal tahun 2023 lalu, KPK pun juga berhasil mengungkap kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123° bujur timur (BT) yang masuk dalam anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2012-2021.
KPK pun menangkap 4 orang tersangka. Salah satunya Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemenhan periode 2013-2016, Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto.
Korupsi di Kemenkominfo
Berita Terkait
-
Pendiri Relawan Anies Jadi Tersangka Penyuap Wali Kota Bandung
-
Mahfud MD Tersinggung dengan Pernyataan Johan Budi: Saya Tantang, Apa Urusan Saya di KPK?
-
Babak Baru Kisruh Brigjen Endar vs Firli Bahuri, Kini Lapor ke Ombudsman
-
Cek Fakta: Mahfud MD Umumkan 10 Nama Anggota DPR RI Terlibat Kasus 349 T
-
8 Kepala Daerah di Jawa Barat yang Tersandung Korupsi, Terbaru Walkot Bandung
Terpopuler
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Dinas SDA Jakarta Bangun Tanggul Darurat di Lima Kawasan Rawan Tergenang Rob
-
Mendagri Minta Praja IPDN Terapkan Ilmu Pemerintahan Selama Bantu Daerah Bencana
-
Mendagri Lepas Praja IPDN, Bantu Percepat Pemulihan Pemerintahan dan Layanan Publik di Aceh Tamiang
-
Hina Penumpang dengan Kata Kasar, Sopir Jaklingko di Jaktim Dipecat
-
Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik
-
KUHP Baru Resmi Berlaku, Ini 5 Fakta Penting Pasal Kumpul Kebo yang Wajib Diketahui
-
UU Darurat Amnesti - Abolisi Digugat ke MK, Dinilai Beri Celah Kekuasaan Berlebih ke Presiden
-
Ancol Donasikan 10 Persen Penjualan Tiket Malam Tahun Baru ke Korban Bencana Sumatra
-
5 RT di Kepulauan Seribu Masih Terendam Banjir Rob Setinggi 20 Cm
-
Dinilai Multitafsir, Pasal Larangan Menghasut Tak Beragama Digugat Mahasiswa ke MK