Suara.com - PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuai sorotan setelah melakukan perombakan jalur sepeda. Pasalnya, jalur sepeda yang dinilai merupakan 'warisan' Anies Baswedan itu dirombak untuk dijadikan jalur sepeda motor.
Anggota DPRD DKI Gembong Warsono pun mengungkap dugaannya terkait kebijakan Heru Budi. Menurutnya, tidak mungkin pemimpin ibu kota Indonesia itu merubah kebijakan tanpa adanya pertimbangan maupun kajian terlebih dahulu.
"Apapun yang dilakukan (pemerintah) itu ketika ada perubahan. Ini kan ada perubahan ya, pasti saya meyakini itu melalui kajian. Kajiannya terhadap pengguna jalur sepeda yang ada di Jakarta," jelas Gembong saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (20/4/2023).
Gembong pun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan kajian mengenai jalur sepeda. Ia menduga hasilnya adalah jumlah pengguna sepeda di Jakarta sudah tidak terlalu signifikan, sehingga semakin hari semakin berkurang.
Kajian itu pun dinilai membuat penggunaan jalur sepeda menjadi tidak maksimal. Karena itu, kata Gembong, Heru Budi memutuskan melakukan refungsi (alih fungsi) jalur sepeda itu untuk dijadikan sebagai jalur kendaraan bermotor.
"Mungkin seperti itu dalam benak saya, karena tidak mungkin mengubah suatu kebijakan tanpa melalui kajian," ujar Gembong.
Sementara itu, Dinas Perhubungan DKI melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan demi mengurai kemacetan bagi warga yang berlalu lintas.
"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).
Pemprov DKI Jakarta juga terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi agar kebijakan efektif dan tepat sasaran.
Setelah melalui kajian bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya diputuskan untuk membuka ruas jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas atau jalan "idle" sebagai akses kendaraan.
Baca Juga: DPRD DKI Pasang Badan Buat Heru Budi Usai Bongkar Trotoar Simpang Santa
Kemudian, Dinas Bina Marga DKI juga telah melakukan penyesuaian pada trotoar dengan melakukan pemasangan ramp yang menyesuaikan kemiringan trotoar dan diaspal sehingga jalan "idle" dapat dilintasi kendaraan. [ANTARA]
Berita Terkait
-
DPRD DKI Pasang Badan Buat Heru Budi Usai Bongkar Trotoar Simpang Santa
-
Sistem Ganjil-Genap di 26 Ruas Jalan DKI Jakarta Ditiadakan Saat Libur Lebaran 2023
-
Diragukan PDIP, Anies Baswedan Buktikan Ahok Langgar Janji Jokowi saat Jadi Gubernur DKI Jakarta
-
CEK FAKTA: Kediaman Anies Baswedan Digrebek KPK, Ditemukan 5 Dokumen Kasus Hambalang
-
Pemprov DKI Diminta Waspadai Pendatang Saat Arus Balik yang Berpotensi Tingkatkan Permukiman Kumuh
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO