Suara.com - Selama ini mungkin banyak orang yang ingin tahu alasan Lebaran Muhammadiyah dan pemerintah bisa berbeda. Terkait hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah I Abdul Mu’ti mengungkap alasannya.
Perbedaan penetapan awal Ramadhan atau 1 Syawal bukan terjadi antara Muhammdiyah dengan pemerintah maupun NU melainkan metode yang digunakan.
Alasan Lebaran Muhammadiyah dan Pemerintah Bisa Berbeda
Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah selama ini menggunakan metode hisab hakiki dengan wujudul hilal di mana Matahari terbenam lebih dulu dari Bulan walau hanya berjarak satu menit atau kurang.
Metode ini datang dari pakar falak Muhammadiyah Wardan Diponingrat berdasar pada QS Yasin ayat 39-40, juga hadis dan konsep fikih lainnya yang ditopang dengan ilmu astronomi.
Sementara itu, rukyatul hilal adalah pengamatan lengkungan bulan sabit paling tipis yang kedudukannya di ketinggian rendah di atas ufuk barat setelah matahari tenggelam atau ghurub.
Selanjutnya, penentuan 1 Syawal akan dilakukan dengan hasil rukyat. Jika tak berhasil, maka harus ikmal atau istikmal yaitu menggenapkan umur bulan berjalan jadi 30 hari.
Namun ada juga yang memahami rukyat secara mutlak bisa digantikan hisab falakiyah meskipun hilal belum terbentuk.
Terkait perbedaan metode ini, Abdul Mu'ti melalui akun Twitternya menjelaskan latar belakang tersebut dan membahas tentang lokasi salat Idul Fitri antara lapangan dengan masjid.
Baca Juga: Soal Perbedaan Idul Fitri, Habib Rizieq: Jangan Bingung, Umat Ikut Saja Pemerintah, Selesai!
“Perbedaan waktu Idulfitri bukan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tetapi antara umat Islam yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dengan imkanur ru'yah,” tulisnya melalui akun Twitter @Abe_Mukti.
Untuk lokasi sholat id, Abdul mengatakan perbedaannya ada dalam pemahaman hadis, padahal menurutnya sholat id di lapangan tak hanya bagi warga Muhammdiyah dan sholat di masjid juga tak diperuntukkan untuk warga NU saja.
“Perbedaan tempat salat terjadi karena perbedaan dalam memahami hadits nabi dan pendekatan dalam menetapkan hukum,” tambahnya.
Melalui unggahannya, ia berusaha membuka wawasan masyarakat bahwa perbedaan itu terjadi hanya berdasarkan metode saja.
Terkait perayaan Lbaran versi Muhammadiyah yang jatu pada Jumat, 21 April 2023, ia mengajurkan warganya agar tak melakukan open house untuk menghormati umat Islam yang merayakan Lebaran di hari Sabtu, 22 April 2023.
“Mari membuka wawasan. Mari bina dan perkuat persatuan. Persatuan bukan penyeragaman, tapi penerimaan atas perbedaan,” tutupnya.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Perbedaan Idul Fitri, Habib Rizieq: Jangan Bingung, Umat Ikut Saja Pemerintah, Selesai!
-
Ustaz Yusuf Mansur Akan Lebaran Hari Jumat 21 April, Syekh Muhammad Jaber Kapan? Adik Syekh Ali Jaber: Kalau Saya Biasa dari Kecil...
-
Pemerintah Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 22 April, Menag Minta Kedepankan Toleransi Jika Ada Perbedaan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama