Suara.com - Selama ini mungkin banyak orang yang ingin tahu alasan Lebaran Muhammadiyah dan pemerintah bisa berbeda. Terkait hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah I Abdul Mu’ti mengungkap alasannya.
Perbedaan penetapan awal Ramadhan atau 1 Syawal bukan terjadi antara Muhammdiyah dengan pemerintah maupun NU melainkan metode yang digunakan.
Alasan Lebaran Muhammadiyah dan Pemerintah Bisa Berbeda
Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah selama ini menggunakan metode hisab hakiki dengan wujudul hilal di mana Matahari terbenam lebih dulu dari Bulan walau hanya berjarak satu menit atau kurang.
Metode ini datang dari pakar falak Muhammadiyah Wardan Diponingrat berdasar pada QS Yasin ayat 39-40, juga hadis dan konsep fikih lainnya yang ditopang dengan ilmu astronomi.
Sementara itu, rukyatul hilal adalah pengamatan lengkungan bulan sabit paling tipis yang kedudukannya di ketinggian rendah di atas ufuk barat setelah matahari tenggelam atau ghurub.
Selanjutnya, penentuan 1 Syawal akan dilakukan dengan hasil rukyat. Jika tak berhasil, maka harus ikmal atau istikmal yaitu menggenapkan umur bulan berjalan jadi 30 hari.
Namun ada juga yang memahami rukyat secara mutlak bisa digantikan hisab falakiyah meskipun hilal belum terbentuk.
Terkait perbedaan metode ini, Abdul Mu'ti melalui akun Twitternya menjelaskan latar belakang tersebut dan membahas tentang lokasi salat Idul Fitri antara lapangan dengan masjid.
Baca Juga: Soal Perbedaan Idul Fitri, Habib Rizieq: Jangan Bingung, Umat Ikut Saja Pemerintah, Selesai!
“Perbedaan waktu Idulfitri bukan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tetapi antara umat Islam yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dengan imkanur ru'yah,” tulisnya melalui akun Twitter @Abe_Mukti.
Untuk lokasi sholat id, Abdul mengatakan perbedaannya ada dalam pemahaman hadis, padahal menurutnya sholat id di lapangan tak hanya bagi warga Muhammdiyah dan sholat di masjid juga tak diperuntukkan untuk warga NU saja.
“Perbedaan tempat salat terjadi karena perbedaan dalam memahami hadits nabi dan pendekatan dalam menetapkan hukum,” tambahnya.
Melalui unggahannya, ia berusaha membuka wawasan masyarakat bahwa perbedaan itu terjadi hanya berdasarkan metode saja.
Terkait perayaan Lbaran versi Muhammadiyah yang jatu pada Jumat, 21 April 2023, ia mengajurkan warganya agar tak melakukan open house untuk menghormati umat Islam yang merayakan Lebaran di hari Sabtu, 22 April 2023.
“Mari membuka wawasan. Mari bina dan perkuat persatuan. Persatuan bukan penyeragaman, tapi penerimaan atas perbedaan,” tutupnya.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Perbedaan Idul Fitri, Habib Rizieq: Jangan Bingung, Umat Ikut Saja Pemerintah, Selesai!
-
Ustaz Yusuf Mansur Akan Lebaran Hari Jumat 21 April, Syekh Muhammad Jaber Kapan? Adik Syekh Ali Jaber: Kalau Saya Biasa dari Kecil...
-
Pemerintah Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 22 April, Menag Minta Kedepankan Toleransi Jika Ada Perbedaan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan