Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut kalau hanya ada enam partai politik koalisi pemerintah yang diundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara silaturahmi di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. Itu artinya ada satu partai politik yang tidak mendapatkan undangan.
Meski PPP tak menyebut nama yang dimaksud, namun parpol yang dianggap tak mendapatkan undangan dari Jokowi itu yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Bendum NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan kalau Ketua Umum Surya Paloh tengah berada di luar negeri.
"Iya, bapak saya masih di Singapore," ungkap Sahroni saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Sahroni tak menerangkan apakah Partai NasDem juga diundang pada pertemuan silaturahmi Lebaran 2023 itu. Akan tetapi, apabila benar diundang kemungkinan kehadiran Surya Paloh bakal diwakili oleh Sekjen DPP.
"Mungkin sekjen DPP kalau benar ketum diundang tapi karena masih di LN jadinya Sekjen DPP," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023). Pertemuan digelar dengan maksud bersilaturahmi Lebaran 2023.
Kabar itu dipastikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Ia menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas akan ikut hadir pada acara silaturahmi tersebut.
"Berkaitan dengan rencana pertemuan silaturahmi lebaran ketua umum partai politik hari ini di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan insyaAllah akan menghadiri acara tersebut," kata Viva melalui keterangannya, Selasa.
Baca Juga: Menpora Dito: Presiden Targetkan 69 Emas di SEA Games 2023
Viva menerangkan bahwa silaturahmi lebaran tersebut bakal menguatkan ikatan kebangsaan di antara partai politik dalam bingkai NKRI. Selain itu, pertemuan Jokowi dengan jajaran ketum parpol bisa mendekatkan hati serta pikiran untuk bersama-sama bertekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, berkualitas dan berintegritas, serta aman dan bahagia.
"Sebab pemilu adalah jalan demokrasi konstitusional yang harus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa," ujarnya.
Berita Terkait
-
Bima Effect, Presiden Jokowi Dikabarkan akan Datangi Jalan Rusak di Lampung yang Viral
-
Mahfud MD: Pemerintah Tak Sampaikan Permintaan Maaf Soal Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
-
Viral Jalan Rusak di Lampung, Jokowi Besok Cek Langsung
-
Jokowi Undang Ketum Parpol Silaturahmi di Istana Merdeka Malam Ini, PPP: Ada 1 Parpol yang Tak Diundang
-
Viral Presiden Jokowi Cover Lagu Asmalibrasi, Ternyata Hasil Teknologi AI
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik
-
Motif Sakit Hati Anggota BAIS ke Andrie Yunus Diragukan, Hakim: Apa Urusan Prajurit dengan RUU TNI?
-
Gibran dan Teddy Indra Wijaya Jadi Magnet Pilres 2029, Hensa: Semua Bergantung Keputusan Prabowo
-
Rusia Minta Evakuasi Diplomat dari Ibu Kota Ukraina, Eropa Memanas