Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut kalau hanya ada enam partai politik koalisi pemerintah yang diundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara silaturahmi di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam. Itu artinya ada satu partai politik yang tidak mendapatkan undangan.
Meski PPP tak menyebut nama yang dimaksud, namun parpol yang dianggap tak mendapatkan undangan dari Jokowi itu yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Bendum NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan kalau Ketua Umum Surya Paloh tengah berada di luar negeri.
"Iya, bapak saya masih di Singapore," ungkap Sahroni saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Sahroni tak menerangkan apakah Partai NasDem juga diundang pada pertemuan silaturahmi Lebaran 2023 itu. Akan tetapi, apabila benar diundang kemungkinan kehadiran Surya Paloh bakal diwakili oleh Sekjen DPP.
"Mungkin sekjen DPP kalau benar ketum diundang tapi karena masih di LN jadinya Sekjen DPP," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023). Pertemuan digelar dengan maksud bersilaturahmi Lebaran 2023.
Kabar itu dipastikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Ia menyebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas akan ikut hadir pada acara silaturahmi tersebut.
"Berkaitan dengan rencana pertemuan silaturahmi lebaran ketua umum partai politik hari ini di Istana Merdeka bersama Presiden Jokowi, Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan insyaAllah akan menghadiri acara tersebut," kata Viva melalui keterangannya, Selasa.
Baca Juga: Menpora Dito: Presiden Targetkan 69 Emas di SEA Games 2023
Viva menerangkan bahwa silaturahmi lebaran tersebut bakal menguatkan ikatan kebangsaan di antara partai politik dalam bingkai NKRI. Selain itu, pertemuan Jokowi dengan jajaran ketum parpol bisa mendekatkan hati serta pikiran untuk bersama-sama bertekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, berkualitas dan berintegritas, serta aman dan bahagia.
"Sebab pemilu adalah jalan demokrasi konstitusional yang harus memberi manfaat untuk kemajuan bangsa," ujarnya.
Berita Terkait
-
Bima Effect, Presiden Jokowi Dikabarkan akan Datangi Jalan Rusak di Lampung yang Viral
-
Mahfud MD: Pemerintah Tak Sampaikan Permintaan Maaf Soal Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
-
Viral Jalan Rusak di Lampung, Jokowi Besok Cek Langsung
-
Jokowi Undang Ketum Parpol Silaturahmi di Istana Merdeka Malam Ini, PPP: Ada 1 Parpol yang Tak Diundang
-
Viral Presiden Jokowi Cover Lagu Asmalibrasi, Ternyata Hasil Teknologi AI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama
-
Cinta Segitiga Berdarah di Cilincing: Pemuda 19 Tahun Tewas Ditusuk Mantan Pacar Kekasih!
-
Segera Diadili Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Sidang Kopda FH dan Serka N Bakal Digelar Terbuka
-
Tragedi Rumah Tangga di Cakung: Suami Bakar Istri dan Kontrakan Ditangkap Usai Kabur 3 Hari
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
-
Gugatan Ijazah Gibran: Tuntutan Mundur Dijawab Peringatan 'Kisruh Ruang Politik
-
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu, Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Kisah Pilu Guru Agama di Usia Senja, 21 Tahun Dedikasi Dibalas Kontrak Paruh Waktu
-
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu usai Viral Mau 'Rampok Uang Negara': Tak Bisa Dimaafkan!