Suara.com - Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan angkat bicara soal anggapan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus warisan program kerjanya di Ibu Kota.
Iapun tak khawatir atas hal itu, sebab baginya rekam jejak tidak bisa dihapus.
"Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini, dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai," kata Anies usai deklarasi relawan Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk membandingkan rekam jejaknya dengan lawan politiknya nanti saat Pilpres 2024. Ia meyakini sudah menorehkan capaian positif yang lebih unggul.
"Bandingkan rekam jejak, bandingkan saja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan pasti dia tidak sempurna," ucapnya.
"Tapi bandingkan satu dengan lainnya, rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya dan itu yang kami tawarkan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia tak mau bicara panjang lebar soal anggapan Heru Budi menghapus warisannya. Ia meyakini Heru memiliki berbagai pertimbangan dalam menjalankan segala kebijakan sebagai Pj Gubernur DKI.
"Jadi kami yakin bahwa apapun yang dikerjakan di Jakarta hari ini adalah kewenangan yang hari ini ada di tangan orang yang dilantik oleh Presiden," tuturnya.
Warisan Anies Dihapus
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebut Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono belum membuat kebijakan yang lebih baik ketimbang pendahulunya, Anies Baswedan. Bahkan, Heru malah lebih condong mengaburkan warisan Anies.
Baca Juga: Bukan Main! Lawan Anies Baswedan Punya Kekuatan Super, Siapa?
Beberapa hal yang belakangan disorot lantaran dianggap menghapus warisan Anies seperti pembongkaran trotoar dan jalur sepeda di kawasan Santa, Jakarta Selatan hingga meniadakan Salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium (JIS).
"Secara umum kalau kita melihat belum ada satu konsep yang utuh yang mau dilakukan. Cenderung yang terkesan itu ya tadi mengaburkan hasil yang sudah dicapai pada periode kemarin," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Selasa (18/4).
Menurutnya, Heru yang mengaburkan warisan Anies sudah menjadi anggapan masyarakat. Ia menilai hal ini tidak bisa dihindari karena mereka melihat fakta di lapangan.
"Itu nggak bisa dibantah. Masyarakat kesimpulannya, mereka kan menilai jangan sampai seperti itu," ucapnya.
Memang, ada juga program Anies yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilanjutkan oleh Heru. Namun, karena masyarakat tak mengetahui RPD dan pelaksanaannya secara rinci, maka mereka hanya menilai beberapa hal yang disorot.
"Kan yang tahu kita yang terlibat dalam pembahasannya, menyusun program-program berdasarkan itu. Kita tugasnya mengingatkan. Agar balik lagi, balik ke jalur yang benar," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Guru Besar UGM: Gabung Dewan Perdamaian Trump dan Bayar Rp16,7 T Adalah Blunder Fatal
-
Murka PDIP di Kasus Hogi Minaya Bikin Kapolres Sleman Minta Maaf Akui Salah Terapkan Pasal
-
Banjir Jakarta Meluas: 35 RT dan 10 Ruas Jalan Tergenang, Jaktim Terparah
-
Usut Penghitungan Kerugian Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Gus Alex Lagi
-
Normalisasi Kali Ciliwung Dilanjutkan, Kadis SDA: Bisa Tekan Risiko Banjir 40 Persen
-
Eggi Sudjana Polisikan Roy Suryo Usai Bertemu Jokowi, Kuasa Hukum Singgung 'Kendali Solo'
-
KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Hadiah Nikah Rp1,5 Juta Tak Perlu Lapor, Batas Kado Kantor Dihapus
-
Kepala BGN: Publik Berhak Awasi Menu MBG, Kritik Viral Justru Jadi Teguran
-
Viral Curhat Chiki Fawzi Gagal Jadi Petugas Haji, Kemenhaj Tegaskan Diklat PPIH Bukan Jaminan Lolos
-
KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Madiun, Duit Puluhan Juta Rupiah Diamankan