Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memanggil Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin terkait demi percepatan normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Heru Budi ingin mempercepat proses administrasi di lokasi tersebut.
Sebab, dalam upaya pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, terdapat warga yang kehilangan surat tanah. Karena itu, perlu dilakukan percepatan pembuatan surat keterangan hilang agar pihaknya bisa menebus lahan tersebut.
"Nanti saya panggil wali kota Jakarta Selatan ada beberapa hal yang harus dipercepat admistrasi saya minta lurah kalau warga ingin meminta surat keterangan hilang (sertifikat dipermudah)," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Menurutnya, perlu ada intervensi dari pemerintah agar urusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa dipercepat. Apalagi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang menginstruksikan untuk mempercepat program normalisasi Kali Ciliwung.
"Yang penting mempercepat masyarakat dibantu supaya adminstrasi berada di BPN," ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta pembebasan lahan dipercepat pada bagian tikungan sungai yang paling rawan. Sebab, saat tinggi muka air naik, lokasi itu kerap terkena hempasan air dan banjir lebih dulu.
"Iya harus, kasihan kan warga di situ tikungannya kan kasihan. Pas tikungan itu saya minta target nggak sampai ditagih secepatnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Dapat Dukungan Prabowo untuk Gandeng Gatot Nurmantyo, Benarkah begitu?
-
Heru Budi Akui Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Terkendala Surat Tanah Warga Hilang
-
Truk Tinja Buang Limbah ke Saluran Air di Grogol, Heru Budi Perintahkan Izinnya Dicabut
-
Jokowi Minta Warga Lapor Jalan Rusak via Medsos, Heru Budi Ingatkan Jakarta Punya Layanan Aduan Ini
-
Jokowi Dianggap Wajar Tengah Ketakutan Hilang Kekuasaan, Analis: Lihat Saja DKI Sekarang di Tangan Heru Budi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu