Suara.com - Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat menyerahkan surat pemberitahuan pelanggaran warga negara asing (WNA) Arab Saudi inisial TM yang viral menghalang-halangi mobil ambulans PKS membawa pasien kritis menuju RSUD setempat, ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk tindak lanjut.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso saat jumpa pers terkait kasus tersebut yang menghadirkan sopir ambulans DPD PKS Kota Bogor Rudianto, TM, istrinya menyerahkan surat pemberitahuan pelanggaran WNA tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Ruhiyat M Tolib.
"Dan (memegang surat) ini adalah surat dari Polresta Bogor Kota kepada kepala kantor Imigrasi dan saya serahkan," kata Bismo di Mapolresta Bogor Kota, Rabu (10/5/2023).
Dihadapan pihak kepolisian dan awak media, TM beserta sopir ambulans DPD PKS Kota Bogor Rudianto berpelukan hangat menyatakan saling memaafkan, terlepas mendapat sanksi tilang kepada TM dan dikirimkan surat kepada pihak Imigrasi.
Bismo menerangkan bahwa di dalam surat tersebut disebutkan bahwa atas pelanggaran TM terhadap UU Lalu Lintas Angkutan Jalan UU RI no 22 tahun 2009 pasal 287, yang tidak memberi kesempatan hak utama bagi kendaraan motor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar untuk mobil ambulans telah dikenakan sanksi tilang.
TM telah membayarkan denda tilang sebesar Rp250 ribu yang masuk ke kas negara Indonesia.
"Nanti tentunya, dengan bukti pelanggaran lalu lintas dan juga sudah diberitahukan kepada pihak Imigrasi, tentunya, akan dipelajari lebih lanjut antar instansi," ujarnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor Ruhiyat M Tolib menyampaikan dalam kasus orang asing, maka pihak Imigrasi perlu mengadakan klarifikasi pertanggungjawaban penjamin yakni istrinya, untuk menentukan tindak lanjut untuk TM.
"Karena orang ini memegang izin tetap, artinya orang asing ini punya penjamin dan penjaminlah yang bertanggungjawab atas aktivitas dan keberadaan (TM). Mungkin kami selanjutnya akan berkomunikasi dengan penjamin," kata Ruhiyat.
Ruhiyat menjelaskan bahwa terkait keberadaan TM atau izin tinggalnya di Indonesia menunggu hasil wawancara dengan istrinya.
Menurut aturan Keimigrasian, kata Ruhiyat, untuk orang asing yang memegang izin tinggal tetap ataupun izin tinggal terbatas, itu harus ada hasil pemeriksaan dari sisi penjamin dan TM belum tentu dideportasi.
"Belum (belum tentu deportasi). Pertimbangannya nanti ada dari penjamin. Bisa jadi pertimbangan kemanusiaan jadi pertimbangan Imigrasi," jelasnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Resmi! Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah
-
DPRD DKI Segel Parkir Ilegal Blok M Square
-
Nadiem Tegaskan Tanda Tangan Pengadaan Laptop Ada di Level Dirjen Kemendikbudristek
-
Periksa Plt Walkot Madiun, KPK Dalami Permintaan Dana CSR Hingga Ancaman ke Pihak Swasta
-
Buntut Investasi Google ke PT AKAB, Nadiem Disebut Paksakan Penggunaan Chromebook
-
Oditur Militer akan Sambangi Andrie Yunus di RSCM?
-
Sinergi Kemensos Bersama BPS dan DEN Perkuat Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
-
Kebijakan Libur Sekolah Lebih Awal Saat Piala Dunia 2026 di Meksiko Tuai Protes Keras Orang Tua
-
Fatma Saifullah Yusuf Ajak Siswa SRMA 21 Surabaya Ciptakan Lingkungan Bebas Bullying
-
Parigi Moutong Siapkan Lahan 9,2 Hektare untuk Sekolah Rakyat Permanen